Dedi Mulyadi Datangi Kemendagri Bahas Soal Anggaran Daerah yang Disebut Menkeu Mengendap

Jakarta, CINEWS.ID – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi datangi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hari ini, Rabu (22/10/2025), dalam rangka membahas pengelolaan keuangan daerah di tengah polemik dana mengendap Rp4,1 triliun yang disebut Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Selain sekaligus mengklarifikasi isu dana Rp4,17 triliun milik pemerintah daerah yang disebut Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengendap di bank.

Dari pantauan media, Dedi tiba sekitar pukul 10.15 WIB dan langsung diterima jajaran pejabat Kemendagri untuk melakukan paparan.

Selain Dedi hadir sejumlah kepala daerah, seperti Bupati Subang Reynaldi Putra, Bupati Purwakarta Saepul Bahri, dan Bupati Majalengka Eman Suherman.

Dedi Mulyadi menyampaikan bahwa kedatangannya untuk menjelaskan secara langsung pengelolaan keuangan daerah di Jawa Barat, termasuk belanja modal yang digunakan untuk pembangunan.

Ia menegaskan bahwa belanja modal di Jawa Barat meningkat tajam meski total anggaran menurun.

“Kita akan menyampaikan belanja modalnya untuk kepentingan pembangunannya mengalami kenaikan hampir 1000% dibanding anggaran tahun lalu, padahal besaran anggarannya mengalami penurunan. Tahun lalu Rp37 triliun, sekarang hanya Rp31 (triliun),” kata Dedi.

Sebelumnya, Dedi merespons pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya yang sebelumnya menyebut dana milik Pemprov Jabar mengendap di bank hingga Rp4,17 triliun.

Ia menegaskan bahwa laporan keuangan daerah selalu diperbarui dan disampaikan setiap hari ke Kemendagri.

Loh, ya ke Pak Mendagri kita sampaikan juga, kan, kalau data dari provinsi itu, kan, tiap hari update ke Pak Mendagri, ya, memang di tanggal 15 Oktober itu kan data BI itu 15 Oktober, di tanggal 15 Oktober itu dana kita Rp2,6 triliun, bukan Rp4,1,” ungkap Dedi dikutip dari Detik.com.

“Itu pun bukan uang simpanan, memang uang kas yang tersedia di kas daerah, kas daerahnya ada di BJB, dan kita tidak punya uang yang tersimpan di bank lain,” ujarnya.

Pernyataan ini disampaikan setelah muncul polemik antara Dedi dan Menkeu Purbaya terkait dana mengendap tersebut.

Dedi membantah tudingan adanya uang Rp4,1 triliun yang disimpan dalam bentuk deposito.

“Jadi kalau ada yang menyatakan ada uang Rp4,1 triliun tersimpan dalam bentuk deposito, serahin datanya ke saya,” jelasnya lagi.

Soalnya saya bolak balik ke BJB nanyain, kumpulin staf, marahin staf, ternyata tidak ada dibuka di dokumen, kasda juga tidak ada,” kata Dedi melalui tulisan di akun Instagramnya.

Sementara itu, Menkeu Purbaya menegaskan bahwa data yang disampaikannya bersumber dari pantauan Bank Indonesia per September 2025.

Ia menambahkan bahwa dirinya tidak pernah secara spesifik menyebut Jawa Barat, melainkan menyampaikan data umum mengenai dana pemda di perbankan.

“Saya nggak pernah describe data Jabar kan. Saya bilang, data di Perbankan sekian punya Pemda, dan data itu dari sistem keuangan bank sentral,” jelasnya.

Purbaya menegaskan bahwa pengecekan data keuangan daerah menjadi tanggung jawab masing-masing pemerintah daerah.

Saya bukan pegawai Pemda Jabar. Kalau dia mau periksa, periksa aja sendiri. Itu data dari sistem monitoring BI yang dilaporkan oleh perbankan setiap hari kali ya, setiap berapa minggu sekali. Jadi jangan Pak Dedi nyuruh saya kerja,” tegasnya.