Pemerintah Resmi Menurunkan Harga Pupuk Bersubsidi Sebesar 20 Persen

Jakarta, CINEWS.ID – Pemerintah resmi menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen, berlaku mulai Rabu ini, sebagai bagian dari terobosan besar pada tahun kedua pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu, Menteri Pertanian yang juga Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman menyatakan bahwa kebijakan ini menjadi tonggak baru dalam sejarah pupuk nasional.

Ia menekankan bahwa selama puluhan tahun harga pupuk cenderung naik setiap tahun atau dua tahun sekali, namun kini justru berhasil diturunkan berkat efisiensi anggaran yang lahir dari gagasan besar Presiden Prabowo Subianto.

“Ini adalah berita gembira. Harga pupuk turun 20 persen, berlaku mulai hari ini. Ini tidak pernah terjadi sepanjang sejarah,” ujar Amran.

Ia menyebutkan penurunan harga pupuk subsidi berlaku untuk dua jenis utama, yakni Urea dan NPK.

Untuk pupuk Urea, harga sebelumnya sebesar Rp2.250 per kilogram kini turun menjadi Rp1.800 per kilogram. Dengan demikian, harga per sak ukuran 50 kilogram yang semula Rp112.500 kini menjadi Rp90.000.

Sementara itu, pupuk NPK yang sebelumnya dijual seharga Rp2.300 per kilogram kini ditetapkan sebesar Rp1.840 per kilogram. Harga per sak 50 kilogram pun turun dari Rp115.000 menjadi Rp92.000. Penurunan ini berlaku secara nasional dan langsung efektif mulai hari ini.

Penurunan ini diyakini akan berdampak langsung pada peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP), penurunan biaya produksi, dan peningkatan kesejahteraan petani. Pemerintah optimistis produksi pertanian nasional akan meningkat signifikan dalam tahun-tahun mendatang.

“Karena yang pasti adalah NTP naik, kesejahteraan petani naik, biaya produksi turun, otomatis produksi akan naik tahun-tahun berikutnya,” ucap Amran.

Mentan menuturkan penurunan harga ini dilakukan tanpa menambah anggaran APBN, melainkan hasil efisiensi dan perbaikan tata kelola sektor pupuk.

Mentan menegaskan bahwa tidak ada ruang bagi pihak yang mencoba menaikkan harga pupuk di atas yang telah ditetapkan. Distributor dan pengecer yang melanggar akan dicabut izinnya dan diproses hukum.

“Bila Anda menaikkan harga, pada hari itu juga izinnya kami cabut. Tidak ada ruang lagi untuk mempermainkan petani Indonesia,” tutur Amran.

Mentan juga mengemukakan bahwa pemerintah segera membangun tujuh pabrik pupuk baru dalam lima tahun ke depan sebagai bagian dari upaya memperkuat kemandirian industri pupuk nasional.

Lima pabrik di antaranya ditargetkan selesai pada 2029. “Anggarannya kurang lebih Rp50 triliun,” kata Amran dalam jumpa pers di Kantor Kementerian Pertanian Jakarta, Rabu (22/10/2025).

Amran menilai bahwa pembangunan pabrik baru menjadi penting karena pabrik baru dengan teknologi efisien mampu menekan biaya produksi secara signifikan, terutama dalam penggunaan bahan baku gas.

Ia menyebutkan pabrik lama bisa menghabiskan hingga 43 persen biaya untuk gas, sementara pabrik baru hanya sekitar 22–23 persen.

Mentan menyampaikan bahwa anggaran pembangunan tujuh pabrik pupuk baru merupakan hasil langsung dari efisiensi dan pembenahan tata kelola pupuk subsidi.

Menurut dia, revitalisasi sistem subsidi pupuk yang sebelumnya berorientasi pada hilir kini digeser ke hulu, menghasilkan efisiensi besar bagi negara.

Melalui reformasi menyeluruh, Amran menyebut negara berhasil menghemat anggaran hingga Rp10 triliun, menurunkan biaya produksi pupuk sebesar 26 persen, serta meningkatkan laba PT Pupuk Indonesia secara signifikan.

Pada 2026, laba perusahaan diproyeksikan mencapai Rp2,5 triliun, dengan proyeksi total keuntungan mencapai Rp7,5 triliun.

Revitalisasi ini juga disebut membuka peluang peningkatan volume pupuk subsidi hingga 700 ribu ton secara bertahap sampai tahun 2029.

Mentan Amran menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan wujud keberpihakan negara kepada petani.

Melalui langkah besar ini, pemerintah memastikan pupuk tersedia, terjangkau, dan tepat sasaran sebagai bagian dari komitmen mewujudkan kedaulatan pangan nasional.