JAKARTA – Direktur Kebijakan Publik dari Center of Economic and Law Studies (Celios) Media Wahyu Askar menyebut banyak proyek strategis nasional (PSN) yang tidak melewati analisis kebijakan yang matang serta marginal cost lebih besar daripada marginal benefitnya.
Walaupun tujuan utama PSN itu untuk menciptakan pemerataan ekonomi dan menekan angka ketimpangan, dalam konteks kebijakan, PSN menjadi prioritas utama dibandingkan dengan pilihan kebijakan lainnya.
“Hal serupa terjadi pada PIK dan BSD, kedua kawasan itu sudah dipegang oleh taipan dan perusahaan besar dan sudah sangat berkembang,” kata Wahyu saat dihubungi pada Kamis (28/3/2024).
Pemilihan PIK dan BSD sebagai PSN, sambung dia, lebih kental sebagai balas budi Jokowi terhadap investor yang selama ini mendukung Jokowi termasuk pembangunan IKN. Sinar Mas dan Aguan jelas mendapatkan manfaat langsung dari penetapan PIK dan BSD sebagai PSN, mulai dari kenaikan saham hingga perizinan.
“Oligarki ekonomi dan tukar guling proyek seperti ini sangat berbahaya karena rentan maladministrasi dan korupsi. Meskipun proyek ini tidak dibiayai langsung APBN, tapi penunjukan proyek untuk kepentingan kelompok tertentu dapat menciptakan distorsi dalam pasar dan menghambat persaingan yang sehat.”
“Akibatnya, semua pemain ekonomi akan berpikir untuk melakukan transaksi dan manuver politik kotor demi mendapatkan ceruk kue ekonomi,” ucap Wahyu menambahkan.
Wahyu menyebut bahwa ketika pemerintah memberikan dukungan atau subsidi kepada kawasan swasta yang sudah berkembang, ada risiko dukungan tersebut akan memperkuat ketimpangan ekonomi yang sudah ada.
“Pengusaha kaya menikmati cuan dalam jumlah besar, sementara uangnya tidak berputar di level bawah, karena pengembangan kawasan seperti PIK dan BSD ke depan akan lebih banyak di sektor jasa ketimbang industri,” sebut dia.
“Masyarakat menengah bawah akan lebih banyak berperan sebagai konsumen ketimbang pemain yang menghasilkan nilai tambah ekonomi,” imbuh Wahyu.
Dalam konteks yang lebih besar, penunjukkan kedua lokasi tersebut sebagai PSN sebenarnya tidak adil, karena BSD dan PIK sudah berkembang pesat, ditopang oleh taipan dan perusahaan besar.
“PSN harusnya difokuskan pada pembangunan yang memang butuh intervensi khusus, seperti penguasaan sumber daya perikanan di kawasan Indonesia timur,” ungkapnya.
Sebagai catatan, Jokowi sebelumnya menghapus beberapa proyek jalan tol di Sumatra dan pelabuhan di Ambon dari PSN. Namun di sisi lain, Jokowi lebih memilih PIK dan BSD, dengan skema pemilihan yang kental nepotisme.
