JAKARTA, cinews.id – Anggota Ombudsman RI Johanes Widijantoro meminta aparat kepolisian mengedepankan pendekatan persuasif dalam penanganan aksi demo terkait penolakan revisi Undang-Undang Pilkada. Menurut Johanes, tindakan aparat kepolisian yang membubarkan…
RUU
IPW Soroti Tindakan Represif Aparat dan Batasan Akses Bantuan Hukum Bagi Ratusan Demonstran yang Ditangkap
JAKARTA, cinews.id – Bentrokan massal yang terjadi di sekitar Gedung DPR RI dalam aksi “Peringatan Darurat” mengawal Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menimbulkan sejumlah korban dari berbagai kalangan. Korban jatuh dari…
Komnas HAM Menyoroti Cara Aparat Bubaran Aksi Unjuk Rasa Menggunakan Gas Air Mata dan Pemukulan
JAKARTA, cinews.id – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyesalkan penangkapan 159 peserta aksi unjuk rasa di Gedung DPR RI pada, Kamis (22/8/2024) oleh Polda Metro Jaya. Adapun jumlah…
Menpora Dito Ariotedjo Meminta Polisi Membubarkan Massa Aksi Tanpa Tindakan Represif
JAKARTA, cinews.id – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Dito Ariotedjo, turun tangan membantu massa yang dibubarkan polisi saat aksi unjuk rasa menolak revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada). Bermula…
Wakil Ketua DPR Menjamin Tidak Ada Agenda Pengesahan RUU Pilkada Secara Diam-diam
JAKARTA, cinews.id – Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menjamin tidak akan ada agenda pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada secara diam-diam setelah batal disahkan dalam rapat paripurna pada Kamis pagi….
DPR RI Belum Menerima Dokumen DIM dari Pemerintah Terkait Revisi UU Tentang Wantimpres
JAKARTA, cinews.id – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI belum menerima dokumen daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah terkait revisi Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres)….
KSAD Menyarankan Agar Dalam RUU TNI Diperbolehkan Berbisnis, Ini Alsannya
JAKARTA, cinews.id – Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyarankan agar TNI diperbolehkan berbisnis karena saat ini banyak anggotanya yang membutuhkan pendapatan sampingan dengan menjadi ojek…
Pakar Hukum Tata Negara Sebut RUU Polri Berbahaya Untuk Demokrasi
Jakarta, cinews.id – Pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti menilai, Revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian sangat berbahaya untuk demokrasi. Sebab, ada rencana penambahan kewenangan kepada polisi untuk…
Komnas Perempuan, Komnas HAM, KPAI dan KND Mendesak DPR RI Segera Mengesahkan RUU PPRT
JAKARTA, cinews.id – Perlindungan bagi PRT kian mendesak Komnas Perempuan, Komnas HAM, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Komisi Nasional Disabilitas (KND) desak DPR RI segera membahas dan mengesahkan RUU…
Komnas HAM Mendesak Perintah Segera Mengesahkan RUU PPRT Menjadi Undang-Undang
JAKARTA, cinews.id – Sebagai sebuah keseriusan pemerintah untuk melindungi Pekerja Rumah Tangga (PRT), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendesak pemerintah untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah…
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.