Agar Jangkau Lebih Banyak UMKM, Pemerintah Targetkan Penyaluran KUR Pada 2025 Rp300 Triliun

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. (dok. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian)

JAKARTA, Cinews.id – Pemerintah berkomitmen akan untuk melanjutkan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR), agar dapat menjangkau lebih banyak UMKM dan memberikan dampak yang lebih besar bagi perekonomian, Pemerintah menargetkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Rp300 triliun pada 2025.

“Pemerintah terus berkomitmen untuk melanjutkan program KUR di Tahun 2025. Target penyaluran KUR tahun depan akan dioptimalkan sampai dengan Rp300 triliun, agar program ini dapat menjangkau lebih banyak UMKM dan memberikan dampak yang lebih besar bagi perekonomian,” ujarnya dalam keterangan resminya, Rabu.(25/12/2024).

Airlangga menyampaikan target tersebut telah mempertimbangkan kecukupan anggaran subsidi bunga/subsidi marjin KUR Tahun Anggaran 2025 dan berharap dengan penetapan target penyaluran KUR tahun depan mampu menjangkau lebih dari 2 juta debitur KUR baru dan 1 juta debitur KUR yang bergraduasi.

Airlangga menyampaikan fokus penyaluran KUR kepada debitur baru diharapkan dapat memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM tanah air, sementara program pendampingan untuk mendorong graduasi debitur KUR akan mendorong mereka naik kelas baik secara kapasitas usaha maupun peningkatan pembiayaan dalam mengembangkan usahanya.

Selain keputusan penetapan target KUR 2025, Airlangga menyampaikan terdapat juga kebijakan strategis untuk optimalisasi KUR di tahun 2025, yang salah satunya mengakomodir penerapan Innovative Credit Scoring (ICS) sebagai salah satu opsi dalam menentukan kualitas calon debitur KUR.

Airlangga menyampaikan keputusan strategis untuk penguatan ekosistem KUR, antara lain penataan kelembagaan termasuk sekretariat komite yang masih berjalan baik di unit kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan penetapan kembali KPA KUR akibat perubahan nomenklatur susunan organisasi di masing-masing kementerian/ lembaga anggota Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM, yakni Kementerian UMKM dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

“Menyetujui usulan perubahan Permenko Pedoman Pelaksanaan KUR untuk mengoptimalkan pelaksanaan penyaluran KUR pada tahun 2025,” jelasnya.

Airlangga menambahkan serta menyetujui penyesuaian kebijakan Program Kredit Usaha Alsintan sebagai dukungan menyukseskan program ketahanan pangan.

Kemudian dalam hasil rakor juga menyetujui untuk meningkatkan dukungan pembiayaan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI), antara lain melalui skema linkage dan serta memperluas lembaga keuangan yang dapat menyalurkan KUR PMI sehingga KUR semakin mudah diakses dan Menyetujui skema kredit/ pembiayaan investasi padat karya.

Airlangga menyampaikan program Kredit Usaha Rakyat dioptimalkan sebagai salah satu instrumen ekonomi dalam mewujudkan Astacita Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Keputusan strategis yang dihasilkan dalam rapat ini, merupakan langkah konkret untuk memperkuat sektor riil dan menyejahterakan UMKM di Indonesia,” ujarnya.

Airlangga menyampaikan dengan dukungan seluruh stakeholders, KUR diharapkan dapat terus menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan dan pemulihan ekonomi nasional, sehingga mampu mewujudkan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.


Eksplorasi konten lain dari CINEWS.ID

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.