JAKARTA, Cinews.id – Komisi X DPR RI mengapresiasi langkah pemerintah yang telah mengumumkan kenaikan gaji guru mulai tahun depan. Sejalan dengan itu, Komisi yang membidangi pendidikan itu juga mengharapkan peningkatan kualitas tenaga pendidik demi perbaikan sumber daya manusia Indonesia.
“Tentu, ini kabar gembira bagi para guru. Kenaikan gaji bisa berdampak pada peningkatan kesejahteraan guru. Diharapkan guru akan semakin sejahtera,” ujar Wakil Ketua Komisi X DPR dari Fraksi PKB, Lalu Hadrian Irfani kepada wartawan, Jumat, 29 November.
Diketahui, pemerintah baru saja mengumumkan kenaikan gaji guru meliputi, guru non ASN naik sebesar Rp2 juta, sedangkan gaji guru ASN akan mengalami kenaikan sebesar satu kali gaji pokok yang dimiliki masing-masing guru. Dengan catatan, guru non ASN yang akan mendapatkan kenaikan gaji adalah mereka yang telah lulus sertifikasi guru.
Kendati demikian, Legislator Dapil NTB itu menilai, kenaikan gaji guru harus diikuti dengan peningkatan kualitas guru. Sehingga para guru harus berusaha meningkatkan kompetensi dan kemampuan mereka dalam mengajar.
“Caranya, dengan terus belajar, banyak membaca, mengikuti berbagai pelatihan, dan terbuka dengan berbagai masukan. Para guru tidak boleh malas dan tidak boleh berpuas diri. Guru juga harus terus belajar, melakukan evaluasi diri, dan mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi,” tegas Lalu.
Menurut Lalu, tantangan bangsa ke depan semakin berat, sehingga para guru harus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Terutama perkembangan dunia digital yang begitu pesat.
“Tentu, guru harus mengikuti perkembangan media digital dan bisa memanfaatkannya dalam pembelajaran,” katanya.
Jika kualitas guru semakin meningkat, lanjut Lalu, maka kualitas pendidikan akan ikut meningkat. Sebab, kata dia, guru merupakan ujung tombak dalam pendidikan.
“Guru yang mempunyai kemampuan mengajar dengan baik, maka para siswa juga akan mudah memahami ilmu yang disampaikan,” ucapnya.
Selain menaikkan gaji guru ASN dan non ASN yang telah lulus sertifikasi, tambah Lalu, pemerintah juga harus memberikan perhatian bagi guru non ASN yang belum lulus sertifikasi. Pemerintah, menurutnya, perlu mendorong para guru honorer agar mengikuti sertifikasi, sehingga kesejahteraan meningkat.
Dia berharap, rencana pemerintah untuk melaksanakan pendidikan profesi guru (PPG) bagi 806.486 guru bisa terlaksanakan tahun depan. Saat ini, ada 1.932.66 guru yang bersertifikat pendidik atau 64,4 persen dari total guru.
“Kondisi guru honorer sangat memprihatinkan. Gaji mereka sangat kecil. Padahal, banyak dari mereka yang sudah lama menjadi guru. Pemerintah juga harus memberi perhatian kepada mereka,” tandasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan alokasi anggaran untuk kesejahteraan guru ASN dan non-ASN akan meningkat pada 2025 menjadi Rp81,6 triliun, naik sebesar Rp16,7 triliun dibandingkan tahun sebelumnya.
Kebijakan itu diumumkan Presiden saat berpidato dalam agenda puncak peringatan Hari Guru Nasional 2024 di Velodrom Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis, 28 November.
“Hari ini saya agak tenang berdiri di hadapan para guru, karena saya bisa menyampaikan bahwa kami walau baru berkuasa satu bulan, kami sudah bisa umumkan bahwa kesejahteraan guru bisa kami tingkatkan,” ujarnya.
Dalam kegiatan itu, Presiden menekankan pentingnya peran guru dalam pembangunan bangsa, sekaligus mengumumkan berbagai kebijakan baru yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan para pendidik.
Eksplorasi konten lain dari Cinews.id
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
