JAKARTA, cinews.id – Saat Rapat Kerja (Raker) Komisi I DPR bersama Menkopolhukam pada Senin (23/9/2024), Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) Nezar Patria mengatakan bahwa kekurangan anggaran dari pemerintah akan menimbulkan risiko tidak beroperasinya Pusat Data Nasional (PDN) I sesuai target.
Nezar menyebutkan bahwa PDNS membutuhkan anggaran sebesar Rp542 miliar pada 2024. Tetapi, anggaran yang disiapkan hanya sekitar Rp257 miliar.
Sedangkan untuk tahun 2025, anggaran yang dibutuhkan untuk pengelolaan PDNS berkisar Rp486 miliar. Dan yang tersedia saat ini hanya 5,6 persen dari kebutuhan pokoknya, yaitu sekitar Rp27 miliar.
“Untuk pembangunan PDN I, kurangnya anggaran akan berisiko menyebabkan tidak dapat beroperasinya PDN I sesuai target karena kurangnya pagu PHLN, dan tidak terbayarnya iuran jaringan internet dan listrik, serta tidak terbayarnya biaya pengelolaan lingkungan air, limbah, dan sampah di kawasan,” kata Nezar.
Tidak hanya itu, di sisi lain Nezar juga mengatakan bahwa kurangnya anggaran ini juga akan dapat mengganggu implementasi program sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dan Satu Data Indonesia.
Kendati demikian, Nezar mengungkapkan progress pekerjaan untuk PDN I per tanggal 15 September 2024 sudah mencapai 83 persen. Di mana, pembangun fisik PDN I§ditargetkan untuk rampung pada 20 Oktober 2024.
Sedangkan pelaksanaan testing dan commissioning untuk PDN I ditargetkan akan dilakukan pada bulan November hingga Desember tahun 2024, serta target operasionalnya pada Januari 2025.
“Pembangunan Pusat Data Nasional I tentu melibatkan BSSN, terutama pada penyusunan desain ICT dan cybersecurity,” pungkas Nezar.
