JAKARTA, cinews.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan belanja negara dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2025 sebesar Rp3.613,1 triliun, dimana rancangan ini akan dilaksanakan pada masa pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Menurut Jokowi, belanja negara tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.693,2 triliun, serta transfer ke daerah sebesar Rp919,9 triliun.
“Gambaran besar arsitektur RAPBN 2025 adalah sebagai berikut. Belanja negara direncanakan sebesar Rp3.613,1 triliun,” katanya dalam pidato penyampaian RAPBN 2025 dan Nota Keuangan, di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (16/8/2024).
Dari jumlah tersebut, menurut Jokowi, sebesar Rp722,6 triliun akan dialokasikan untuk anggaran pendidikan. Dana tersebut akan digunakan untuk peningkatan gizi anak sekolah, renovasi sekolah, dan pengembangan sekolah unggulan.
“Anggaran pendidikan juga untuk perluasan program beasiswa, pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia, serta untuk pengembangan riset,” jelasnya.
Jokowi memaparkan, anggaran untuk perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp504,7 triliun. Dana untuk mengurangi beban masyarakat miskin dan rentan, dan mengakselerasi pengentasan kemiskinan, yang dilakukan dengan lebih tepat sasaran, efektif dan efisien.
“Anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp197,8 triliun, atau 5,5 persen dari belanja negara. Anggaran tersebut ditujukan untuk peningkatan kualitas dan keterjangkauan layanan, percepatan penurunan stunting dan penyakit menular seperti TBC, serta penyediaan pemeriksaan kesehatan gratis,” tuturnya.
Lalu, Jokowi menambahkan, anggaran ketahanan pangan direncanakan sebesar Rp124,4 triliun. Anggaran tersebut akan diarahkan untuk mendukung peningkatan produktivitas, menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan, perbaikan rantai distribusi hasil pertanian, serta meningkatkan akses pembiayaan bagi petani.
“Pembangunan infrastruktur dianggarkan sebesar Rp400,3 triliun. Anggaran tersebut terutama untuk infrastruktur pendidikan dan kesehatan, infrastruktur konektivitas, infrastruktur pangan dan energi, serta keberlanjutan pembangunan IKN,” jelasnya.
Sementara, sambung Jokowi, anggaran transfer ke daerah direncanakan sebesar Rp919,9 triliun. Anggaran ini digunakan untuk meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah, harmonisasi belanja pusat dan daerah, serta mengurangi kesenjangan antar-daerah dan memperkokoh kerja sama antar-daerah.
“Peningkatan pendapatan asli daerah harus tetap memperhatikan iklim investasi, kemudahan berusaha, dan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat akses dan kualitas layanan publik,” tuturnya.
Eksplorasi konten lain dari Cinews.id
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
