BOGOR, cinews.id – DPRD Kota Bogor saat ini tengah melakukan pembahasan KUA-PPAS 2025 yang nantinya akan dijadikan landasan dalam pembahasan APBD 2025.
Dalam pembahasan tersebut, Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor, Jenal Mutaqin meminta Pemerintah Kota Bogor untuk menyiapkan skema pembiayaan untuk program makanan bergizi untuk anak-anak.
“Karena ini merupakan program utama dari pemerintah pusat dan di pusat juga sedang disiapkan transisinya, maka, kami meminta Pemkot Bogor melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) dan beberapa dinas lainnya untuk menyiapkan skema melalui APBD,” ujar Jenal.
Meski masih belum ada landasan hukum dari Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) terkait penyusunan APBD 2025. JM menyampaikan Pemkot Bogor minimal harus sudah membunyikan program tersebut di dalam KUA-PPAS 2025.
Sebab, berdasarkan informasi yang ia terima, DPRD Provinsi Jawa Barat bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah memasukkan program tersebut ke dalam APBD Provinsi Jawa Barat 2025.
“Jadi saat Permendagri nanti turun, kita tinggal masukkan saja angkanya. Sehingga program makanan bergizi bisa dijalankan di Kota Bogor,” terangnya.
Terpisah, anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bogor, Said Muhammad Mohan, menyampaikan berdasarkan hasil rapat sementara antara DPRD Kota Bogor dengan Dinkes Kota Bogor, diketahui Dinkes Kota Bogor sudah memiliki program yang serupa dengan program makanan bergizi besutan Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Mohan mengungkapkan program yang disusun oleh Dinkes Kota Bogor tersebut merupakan bagian dari program pengentasan stunting di Kota Bogor yang menyasar ibu-ibu hamil dan anak-anak dengan gejala stunting.
“Kita tahu di pusat sudah dibunyikan APBN Rp71 triliun dan itu tidak akan mampu mengcover semuanya. Jadi program yang ada Dinkes ini bisa menjadi landasan juga, minimal judulnya sudah ada,” ujarnya.
Mohan mengaku tinggal menunggu jawaban dari Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bogor, apakah sudah ada program tersebut di dalam penyusunan KUA-PPAS 2025.
Agar program makanan bergizi untuk anak-anak yang diusung oleh Pemerintah Pusat bisa berjalan baik di Kota Bogor karena adanya sinergi dari berbagai dinas terkait.
“Kami akan pastikan di Dinsos Kota Bogor juga ada program ini agar sinergi. Sehingga program bisa berjalan baik di 2025 nanti,” pungkasnya.
Tap to unmuted
