Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia Minta CMS dan Biaya Tak Masuk Akal Dihapus

Jakarta, CINEWS.ID – Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) DKI Jakarta menyatakan penolakan terhadap penerapan sistem Cash Management System (CMS) dan biaya Perpanjangan Hak Pakai (PHP) kios maupun los pasar.

Pernyataan sikap ini mengemuka dalam Sarasehan Pedagang Pasar Rakyat DKI Jakarta yang digelar di Pasar Induk Kramat Jati, Jumat 17 Oktober, yang dihadiri perwakilan pedagang dari berbagai wilayah ibu kota.

Dalam forum tersebut, para pedagang menilai CMS yang berbasis autodebet justru menambah beban usaha mereka, karena tidak mempertimbangkan fluktuasi omzet harian. Sementara itu, biaya PHP dinilai tidak transparan dan tidak rasional, di tengah kondisi fasilitas pasar yang masih banyak rusak dan belum tertata.

“Pedagang pasar adalah tulang punggung ekonomi kerakyatan. Kami menjaga ketersediaan dan distribusi kebutuhan pokok masyarakat. Jangan sampai kami yang menopang ekonomi rakyat justru terus dibebani kebijakan yang tidak berpihak,” ujar Ngadiran Dewan Pembina APPSI di Jakarta, Sabtu (18/10/2025).

Di sisi lain, Jarwanto, pedagang Pasar Anyar Bahari Jakarta Utara, menegaskan bahwa sistem CMS sama sekali tidak sesuai dengan kondisi lapangan.

“Penghasilan pedagang tidak menentu setiap hari. Kalau ada autodebet tanpa menyesuaikan kemampuan, jelas memberatkan. Kami minta sistem ini dievaluasi total, bahkan kalau bisa dihapus atau diberi keringanan bagi pedagang kecil,” ungkapnya.

Arnovi, atau akrab disapa Bule, pedagang Pasar Senen Jakarta Pusat, juga menyoroti biaya PHP yang dianggap tidak masuk akal.

“Besaran biaya PHP tidak jelas dasarnya, sementara banyak fasilitas pasar masih rusak. Pedagang sudah terbebani sewa dan pungutan harian, jangan lagi ditambah beban yang tidak rasional,” tegasnya.

Sementara itu, Suparno dari Pasar Duta Mas Jakarta Barat menekankan masalah lain, yakni dampak revitalisasi pasar yang kerap menyulitkan pedagang kecil.

“Revitalisasi harusnya memperbaiki kondisi, bukan malah mematikan pedagang. Banyak teman-teman akhirnya tersingkir karena tidak sanggup mengikuti biaya baru setelah pasar direvitalisasi,” ucapnya.

Melalui pernyataan sikap, APPSI mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama PD Pasar Jaya untuk meninjau ulang kebijakan CMS dan PHP. Mereka menekankan perlunya transparansi dalam penetapan tarif, serta meminta perbaikan infrastruktur pasar dilakukan secara bertahap dan merata dengan melibatkan perwakilan pedagang dalam setiap proses perencanaan.

“Selain itu, APPSI juga menyoroti tantangan dari maraknya perdagangan daring (online). Pemerintah daerah diminta menghadirkan kebijakan perlindungan yang nyata bagi pedagang pasar tradisional, termasuk melalui program pelatihan, pemberdayaan, dan akses pembiayaan, agar para pedagang pasar bisa bersaing di era digital,” Tegas Jhon, pedagang Pasar Senen Jakarta Pusat.

Sarasehan ini juga menjadi momentum penguatan solidaritas di kalangan pedagang pasar tradisional atau pasar rakyat. Ngadiran menegaskan APPSI akan terus menggalang dan berjuang bersama para pedagang pasar tradisional atau pasar rakyat di seluruh Indonesia agar pemerintah daerah benar-benar menghadirkan kebijakan yang berpihak pada ekonomi rakyat kecil.

“Pasar tradisional adalah pusat ekonomi kerakyatan. Pemerintah harus hadir dengan kebijakan adil, transparan, dan tidak membebani pedagang kecil,” tegas Ngadiran dalam pernyataan sikap APPSI

Ia juga mendesak agar pemerintah daerah menyusun kebijakan yang berpihak pada pedagang pasar rakyat atau pedagang pasar tradisional, termasuk keterlibatan langsung asosiasi pedagang dalam hal ini APPSI dalam proses konsultasi dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan dan kebijakan pasar.

“Kami menyerukan penguatan solidaritas antar pedagang pasar di seluruh Indonesia khususnya di wilayah DKI Jakarta, serta komitmen bersama untuk memperjuangkan keberpihakan pemerintah terhadap ekonomi rakyat kecil melalui jalur dialog dan kebijakan yang konstruktif,” pungkasnya.

Dengan penegasan sikap ini, para pedagang berharap pemerintah membuka ruang dialog yang lebih luas, sehingga setiap kebijakan pasar bisa mencerminkan kondisi riil pedagang serta menjaga keberlangsungan ekonomi rakyat kecil yang bertumpu pada pasar tradisional.