Jakarta, CINEWS.ID – Direktur Koordinasi dan Supervisi (Korsup) WIlayah III KPK Ely Kusumastuti mengingatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purworejo berintegritas. Perencanaan matang hingga transparansi proyek pengadaan barang dan jasa harus diutamakan untuk mencegah kebocoran anggaran.
Hal ini disampaikan Ely saat Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purworejo di gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan.
“Terpenting, kita satu persepsi membangun Purworejo untuk kepentingan bersama. Jangan sampai ada kebocoran anggaran daerah sedikit pun,” kata Ely seperti dikutip dari keterangan KPK, Sabtu (18/10/2025).
Selain itu, Ely juga mengingatkan tiap usulan pembangunan sejalan dengan prioritas daerah dan kebutuhan publik. Apalagi, Pemkab Purworejo masih bergantung pada transfer dana pemerintah pusat.
Adapun data KPK menyebut total pendapatan Pemkab Purworejo mencapai Rp2,43 triliun. Dari jumlah itu, Rp1,82 triliun berasal transfer dana pemerintah pusat dan sisanya sebesar Rp505 miliar berasal dari pendapatan asli daerah (PAD).
“Jangan sampai ketergantungan pada transfer pemerintah pusat dan pemda banyak belanja yang tidak optimal,” tegasnya.
Menanggapi masukan KPK, Bupati Purworejo Yuli Hastuti akan terus melakukan perbaikan sistem. Seluruh jajaran perangkat daerah juga akan dimanfaatkan untuk memperkuat pengawasan.
“Dari kegiatan ini, kami berharap mampu memperbaiki sistem untuk mewujudkan tata kelola yang baik di lingkungan kami,” ujar dia.
Pengawasan ini juga nantinya akan dilakukan DPRD Kabupaten Purworejo. Tunaryo selaku ketua menyatakan para legislator siap menjalankan tugasnya.
“Setidaknya setiap empat kali dalam seminggu serta akan tegak lurus dalam menjalankan fungsi DPRD,” pungkasnya.
Share :
Eksplorasi konten lain dari CINEWS.ID
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.