Surya Paloh Sebut Tidak Ada Alasan yang Bisa Dijadikan Dasar Untuk Memakzulkan Gibran

Jakarta, CINEWS.ID – Ketua Umum (Ketum) Partai NasDem Surya Paloh menyayangkan surat Forum Purnawirawan TNI kepada Presiden Prabowo Subianto, dimana salah satu tuntutannya meminta, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diganti melalui mekanisme MPR. Menurut Surya Paloh, Prabowo-Gibran merupakan pasangan yang dipilih sepaket saat Pilpres 2024.

“Ya, sayang sekali. Dengan seluruh penghormatan saya pada para senior,” kata Surya Paloh di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu (26/4/2025).

Surya Paloh berpendapat, sampai sejauh ini tidak ada skandal yang dapat dijadikan dasar untuk memakzulkan putra sulung Presiden ketujuh Joko Widodo tersebut. Ia mengingatkan, bangsa Indonesia sudah menggelar pemilihan umum yang meliputi pemilihan legislatif serta pemilihan presiden-wakil presiden pada Februari 2024 dengan Prabowo-Gibran sebagai pemenang.

“Terlepas apakah itu ada output kinerjanya lemah, setengah lemah, kuat, itu masalah lain, tapi meresolusi dengan memakzulkan menurut saya sebetulnya, izinkan saya harus menyatakan dengan segala penghormatan saya, kurang tepat,” jelas Surya Paloh.

Sebelumnya, Forum Purnawirawan TNI mengajukan delapan tuntutan kepada Presiden Prabowo. Tuntuan itu ditantangani oleh Jenderal (Purn) Fachrul Razi, Jenderal (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana (Purn) Slamet Soebijanto, dan Marsekal (Purn) Hanafie Asnan pada Februari 2025.

Tuntutan meminta MPR mengganti Gibran didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang dinilai sudah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Putusan itu adalah hasil uji materi Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilu.

Dalam putusannya, MK memaknai Pasal 169 huruf q terkait syarat usia calon presiden dan wakil presiden menjadi berusia paling rendah 40 tahun tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.