Empat Menteri Prabowo Dinilai Melakukan Blunder di Awal Masa Jabatannya Cinews.id

JAKARTA, Cinews.id – Baru saja Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan 136 pejabat negara untuk menempati posisi menteri, wakil menteri, kepala lembaga/badan, serta utusan dan staf khusus presiden dalam Kabinet Merah Putih yang akan membantunya menjalankan pemerintahan hingga lima tahun mendatang.

Jumlah kabinet yang terbilang gemuk itu pun memunculkan beragam kontroversi, hal yang paling disorot publik terkait blunder yang dilakukan oleh empat orang menteri di Kabinet Merah Putih yang kurang dari sepekan dilantik.

Berikut ini Menteri yang dinilai melakukan Blunder yang di himpun Cinews.id dari berbagai sumber.

1. Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal, Yandri Susanto.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) yang dipercaya sebagai Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal ini menghebohkan publik ketika menggunakan kop surat kementerian yang baru dipimpin sehari untuk acara pengajian dan haul yang bersifat pribadi yang digelar di Pondok Pesantren BAI Mahdi Sholeh Ma’mun miliknya di Kabupaten Serang, Banten, Selasa (22/10/2024).

Dalam surat berkop Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal Nomor: 19/UMM.02.03/X/2024 yang ditandatangani Yandri Susanto itu turut mengundang kepala desa, ketua RT, hingga kader posyandu di wilayah Kramatwatu, Serang, Banten, untuk hadir dalam peringatan haul ke-2 ibundanya, Hari Santri, dan juga tasyakuran.

Surat tersebut ditandatangani pada 21 Oktober 2024 atau bertepatan dengan hari dia dilantik sebagai menteri oleh Presiden Prabowo Subianto, sementara acara haul itu sendiri dilaksanakan pada Selasa, 22 Oktober 2024, di Pondok Pesantren BAI Mahdi Sholeh Ma’mun.

Beredar Surat Undangan dari Mendes PDT Mengumpulkan RT Hingga Kepala Desa

Yandri Susanto sendiri buka suara terkait viralnya undangan haul berkop surat Kementerian Desa dan Pembangunan Tertinggal yang kegiatannya digelar di Pondok Pesantren BAI Mahdi Sholeh Ma’mun miliknya di Kabupaten Serang, Banten.

Yandri memastikan bahwa kegiatan haul ini tidak ada kaitannya dengan unsur politik.

“Selama proses berlangsung tidak ada unsur politik, kami juga tidak mau acara ini ditunggangi oleh unsur politik. Termasuk hari ini kita menyumbangkan makanan, itu atas nama emak kami,” katanya di Serang, Banten pada, Selasa (22/10/2024) dikutip dari Antara.

Buntut dari kejadian tersebut, Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indra Wijaya yang merupakan orang kepercayaan Presiden Prabowo langsung mengeluarkan arahan kepada seluruh anggota Kabinet Merah Putih agar berhati-hati dalam membuat surat yang menggunakan kop surat kementerian dan tanda tangan.

2. Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai

Natalius Pigai yang merupakan Mantan anggota Komnas HAM ini menjadi sorotan ketika meminta agar kementerian yang dipimpinnya mendapatkan tambahan anggaran dalam rangka pembangunan HAM di Indonesia, baik secara fisik maupun nonfisik.

Meski terkesan wajar, namun nominal angka yang disebut Piagai dianggap tak masuk akal karena jumlahnya cukup fantastis yakni mencapai Rp20 triliun.

Menurut Pigai, pembangunan HAM itu mencakup banyak hal yang terdiri atas fisik dan nonfisik seperti pembuatan regulasi, perlindungan warga negara, dan pemenuhan hak masyarakat. Hal ini tidak bisa dilakukan dengan anggaran yang kecil.

“Kalau negara punya kemampuan, maunya di atas Rp20 triliun. Dan Pigai bisa bangun, jangan anggap saya remeh. Saya ini orang pekerja lapangan di HAM. Saya bisa, kalau negara punya anggaran,” kata Natalius usai acara penyambutan di Kantor Direktorat Jenderal HAM, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Pernyataan Pigai tersebut langsung direspon oleh Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira yang menilai bahwa permintaan Menteri HAM tersebut justru bertolak belakang dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, Presiden Prabowo telah mengingatkan kepada para pejabat kabinetnya untuk melakukan efisiensi anggaran. Dia juga mengatakan permintaan itu tidak relevan mengingat anggaran untuk tahun 2025 sudah ditetapkan atas pembahasan bersama antara Pemerintah dan DPR RI.

“Anggaran 2025 sudah ditetapkan. Pastinya harus dibicarakan dahulu, apalagi ada pemisahan menjadi tiga kementerian yaitu Kementerian Hukum, Kementerian HAM serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan,” kata Andreas dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta dikutip, Sabtu (26/10/2024).

Dia pun menilai permintaan itu seharusnya dibahas di internal pemerintahan terlebih dahulu dalam rapat koordinasi internal dengan menteri koordinator terkait. Pasalnya, dia mengatakan bahwa menteri prinsipnya adalah pembantu presiden yang menerima penugasan dari presiden.

Selain itu, menurut dia, permintaan kenaikan anggaran yang besar tersebut berpotensi menabrak kebijakan fiskal nasional, terutama dalam hal alokasi anggaran secara keseluruhan.

“Setiap kenaikan yang signifikan pada satu kementerian akan mengurangi ruang anggaran bagi kementerian lain atau sektor yang juga memerlukan dana besar seperti pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur,” kata dia.

3.Menteri Koodinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra

Mantan Wakil Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka saat Pilpres 2024 lalu ini mengeluarkan pernyataan kontroversial ketika menyebut tragedi 1998 bukan pelanggaran HAM berat karena tak ada genosida yang terjadi pada tahun Presiden Soeharto lengser itu.

Pernyataan kontroversial tersebut disampaikan Yusril pada hari pelantikannya Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10/2024).

“Pelanggaran HAM yang berat itu kan genocide, massive killing, ethnic cleansing, tidak terjadi dalam beberapa dekade terakhir, mungkin terjadi justru pada masa kolonial ya, pada waktu awal perang kemerdekaan. Tapi dalam beberapa dekade terakhir ini hampir bisa dikatakan tidak ada kasus-kasus pelanggaran HAM berat,” kata Yusril.

“98 enggak termasuk?” tanya wartawan. Yusril menjawab, “Enggak.”

Setelah pernyataannya heboh, Yusril kemudian mengklarifikasi dan menyebut bahwa konteks pertanyaan yang diajukan wartawan saat itu tidak demikian jelas, apakah berkaitan dengan genosida atau pembantaian etnis.

Jika dua peristiwa tersebut yang ditanyakan, menurut Yusril, memang tidak terjadi pada 1998.

4. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia

Ketua Umum Partai Golkar yang dikenal sering ceplas-ceplos ini, kembali mengeluarkan pernyataan yang menghebohkan terkait banyaknya kursi menteri dan wakil menteri yang didapatkan Golkar di Kabinet Merah Putih.

Menurut Bahlil, keberhasilan Golkar mendapatkan 8 kursi menteri dan 3 kursi menteri di Kabinet Merah Putih, merupakan hasil tukar guling dengan jabatan Ketua MPR RI yang seharusnya menjadi jatah Golkar, namun diserahkan kepada Partai Gerindra.

“Ini (MPR) diambil, tapi kami juga minta yang lain,” ungkap Bahlil saat menyampaikan sambutan di acara Hari Ulang Tahun Ke-60 Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Senin (21/10/2024) dilansir dari Antara.

Dia mengungkapkan bahwa Golkar semula hanya diproyeksikan mendapatkan lima kursi menteri dalam kabinet. Namun karena adanya kesepakatan dengan Gerindra terkait kursi Ketua MPR RI yang diduduki oleh Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, maka jatah kursi menteri yang didapatkan Golkar kini menjadi 8 kursi.

Seperti diketahui, Golkar menjadi partai pendukung pemerintah yang paling banyak mendapatkan jatah kursi menteri di Kabinet Merah Putih.

Selain Bahlil yang kembali dipercaya sebagai Menteri ESDM, politisi partai Golkar yang tetap dipertahankan sebagai menteri yakni Menko Perekonomian Airlangga Hartanto, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo.

Selain itu ada juga nama baru yang masuk di kabinet yakni Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji, Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman dan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid.

Sementara, kader Golkar yang menjabat sebagai wakil menteri ialah Christina Aryani, Dyah Roro Esti, dan eks Sekjen Golkar Lodewijk F. Paulus.

Belakangan, politikus senior Golkar, Luhut Binsar Panjaitan juga dilantik oleh Prabowo sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional dan Penasihat Khusus Presiden untuk Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan.