Oleh : M. Ibnu Ferry
BALAM, cinews id – Sejumlah praktik pungutan liar (pungli) kerap terjadi di sekolah, baik di masa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB ) atau selama proses belajar mengajar maupun menjelang kelulusan berkedok acara perpisahan dan bahkan hingga saat kelulusan berkaitan dengan ijazah.
Dengan beragam alasan tertentu, praktik pungli tumbuh subur di setiap satuan pendidikan.
Sayangnya, Orang tua murid tak banyak yang mengetahui bahwa sejatinya sejumlah pungutan berkedok iuran berkala semisal uang kas maupun dalam bentuk sumbangan adalah termasuk kedalam kategori pungutan liar.
Ironisnya, pada saat yang sama, orang tua murid yang mengetahui bahwa praktik tersebut merupakan pungli, lebih memilih diam tak bersuara karena takut berdampak ke anak-anak mereka seperti dikucilkan atau mendapat perlakuan yang “berbeda” dari pihak sekolah.
Baca juga :
Cegah Sekolah Jual Baju Seragam, Memasuki PPDB Baru Disdik Provinsi Diminta Buat Surat Edaran
Orang tua siswa perlu teliti untuk mengetahui berbagai modus jenis pungli di sekolah sang anak dan harus berani menyuarakan praktik melanggar hukum yang kerap terjadi di dunia pendidikan ini.
Untuk melaporkannya juga sangat mudah, cukup dengan mengunjungi situs milik Kemendikbud di url https://laporpungli.kemdikbud.go.id/
Berikut ini 48 jenis praktik pungli yang sering ditemukan di lingkungan sekolah:
- Uang pendaftaran masuk
- Uang komite
- Uang OSIS
- Uang ekstrakurikuler
- Uang ujian
- Uang daftar ulang
- Uang study tour
- Uang kas
- Uang les
- Uang buku ajar
- Uang paguyuban
- Uang syukuran
- Uang infak
- Uang fotokopi
- Uang perpustakaan
- Uang bangunan
- Uang LKS
- Uang buku paket
- Uang bantuan insidental
- Uang foto
- Uang perpisahan
- Uang sumbangan pergantian Kepsek
- Uang seragam
- Uang pembuatan pagar dan bangunan fisik
- Uang pembelian kenang-kenangan
- Uang pembelian
- Uang try out
- Uang pramuka
- Uang asuransi
- Uang kalender
- Uang partisipasi peningkatan mutu pendidikan
- Uang koperasi
- Uang PMI
- Uang dana kelas
- Uang denda melanggar aturan
- Uang UNAS
- Uang ijazah
- Uang formulir
- Uang jasa kebersihan
- Uang dana sosial
- Uang jasa penyeberangan siswa
- Uang map ijazah
- Uang legalisasi
- Uang administrasi
- Uang panitia
- Uang jasa
- Uang listrik
- Uang gaji guru tidak tetap (GTT)
Padahal dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 44 tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar pada pasal 1 ayat 1 dijelaskan mengenai perbedaan sumbangan dengan pungutan.
“Pungutan adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang dan/atau barang/jasa pada satuan pendidikan dasar yang berasal dari peserta didik atau orang tua/wali secara langsung yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan oleh satuan pendidikan dasar,”bunyi ayat 1 pada pasal 1 terbut.
Kemudian pada pasal 1 ayat 2 di sebutkan, bahwa biaya pendidikan bersifat sukarela dan tidak mengikat.
“Sumbangan adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang dan/atau barang/jasa yang diberikan oleh peserta didik, orangtua/wali, perseorangan atau lembaga lainnya kepada satuan pendidikan dasar yang bersifat sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat, dan tidak ditentukan oleh satuan pendidikan dasar baik jumlah maupun jangka waktu,”bunyi ayat 2 pasal 1 Permendikbud nomor 44 tahun 2012.
Peraturan tersebut menjelaskan perbedaan antara sumbangan dengan pungutan, dimana sumbangan di berikan dengan sukarela dan besaran tidak di tentukan, sedangkan pungutan di ketahui besaran jumlah uang dan waktu di tetapkan dan di kenalan wajib ke seluruh peserta didik.
Pungli di sekolah dapat di jerat kasus pemerasan
Dalam persoalan pungli ini karena bersifat mengikat maka ada intimidasi bagi yang di bebankan, pihak sekolah bisa dijerat dengan Pasal 12 huruf e UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (tipikor).
“Penyelenggara pendidikan yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri,”bunyi pasal tersebut.
Dan pelaku bisa dipidana dengan pidana Penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.
