Menkeu Purbaya Membantah Tudingan Dana KUR Ratusan Triliun di Bank Sudah Habis

Jakarta, CINEWS.ID – Dalam rapat kerja antara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Komite IV DPD RI membahas topik dana Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dana yang bernilai ratusan triliun rupiah itu yang seharusnya menjadi tumpuan para pelaku UMKM di seluruh Indonesia ini rupanya menimbulkan perdebatan.

Dana KUR Habis

Salah satu anggota DPD mengeluhkan bahwa alokasi KUR sudah habis di berbagai daerah, membuat banyak pelaku UMKM tak lagi bisa mengajukan pinjaman.

Namun, Purbaya langsung membantah tudingan itu. Dengan nada tegas dan penuh keyakinan, ia menegaskan bahwa dana KUR masih tersedia hampir Rp60 triliun.

“Dari Rp284 triliun, baru dialokasikan Rp224 triliun. Masih ada sekitar Rp60 triliun,” tegas Purbaya dalam keterangan yang dikutip, Rabu (5/11/2025).

Dalam Rapat Kerja Komite IV DPD RI bersama Menteri Keuangan di kantor DPD RI Jakarta pada, Senin (3/11/2025) itu, anggota dewan membantah dan mengaku telah melakukan pengecekan langsung di lapangan dan menemukan fakta berbeda.

“Kami cek ke sejumlah bank, Pak Menteri. Di daerah kami, KUR sudah habis sejak Oktober,” ujar anggota DPD itu.

Purbaya pun mempertanyakan pihak bank pelaksana program KUR mana yang dimaksud anggota DPD tersebut.

“Oh itu main-main dia. Bank mana, Ibu?” tanyanya.

Purbaya pun berjanji akan menginvestigasi langsung ke Menko Perekonomian dan bank-bank terkait.

“Kalau ada bank main-main, mereka enggak aman,” ujarnya.

Meski KUR secara resmi berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Purbaya menegaskan bahwa Kementerian Keuangan tetap memiliki tanggung jawab moral dan fiskal terhadap penyalurannya.

“Memang ini bukan program Kemenkeu, tapi uangnya uang saya. Dan saya enggak lihat dampaknya ke UMKM.” katanya.

Purbaya pun menegaskan bahwa dirinya tak akan segan-segan memberhentikan subsidi yang disalurkan terhadap bank tersebut jika tak tepat sasaran.

Dana tersebut sejatinya harus dialokasikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penyaluran kredit ke sektor riil, seperti UMKM, otomotif, properti, dan koperasi.

“Kalau enggak tepat sasaran, saya bisa berhentiin subsidinya,” katanya tegas.

Ia pun mengaku siap menanggung risiko politik dari sikap kerasnya tersebut.

“Orang bilang, ‘Lu ikut campur kementerian lain.’ Tapi biarin. Kalau uangnya enggak benar, saya berhentiin subsidi bunganya. Biar aja,” ucapnya.