Menkeu Purbaya Menyoroti Rendahnya Pemanfaatan Anggaran Oleh Pemerintah Daerah

Jakarta, CINEWS.ID – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa turut menyoroti rendahnya pemanfaatan anggaran oleh pemerintah daerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.

“Kan saya salurkan uang pemerintah pusat, tahun depan anggaran ada efisiensi, di mana anggaran ke daerah saya kurangi. Mereka datang ke saya marah-marah wah kenapa dipotong? Mereka gak kekurangan uang, bahkan kelebihan,” ujarnya dalam acara 1 tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, Kamis.(16/10/2025).

Ia mengungkapkan bahwa per Agustus 2025, dana pemerintah daerah yang masih mengendap di bank daerah tercatat sebesar Rp254 triliun.

“Itu sekarang bulan Agustus (2025 ) punya Rp254 triliun. Nganggur di perbankan mereka, di bank-bank daerah,” katanya.

Selain itu, Purbaya menyampaikan bahwa para pemerintah daerah berjanji anggaran daerah akan diserap sepenuhnya.

Lebih lanjut, Purbaya mengungkapkan bahwa kondisi serupa juga terjadi di tahun-tahun sebelumnya, dimana pada Desember 2023, masih tersisa Rp103,9 triliun dana yang belum terserap, dan pada Desember 2024 tercatat Rp92 triliun juga belum digunakan.

“Jadi harusnya kalau saya potong tuh gak apa-apa, harusnya, tapi mereka protes, wah uang saya kurang,” ujarnya.

Purbaya juga mengaku akan menelusuri kejelasan dana tersebut.

“Saya gak tau ditaruh dimana uang itu. Dalam bentuk apa, simpanan siapa. Tapi nanti akan saya periksa,” katanya.

Ia menegaskan jika ke depannya penyerapan anggaran daerah meningkat dan tidak ditemukan penyelewengan, maka anggaran dapat ditambah kembali.

“Jadi, kita tidak menutup mata terhadap keadaan di sistem perekonomian yang saya inginkan bukan motong uang mereka, tapi memastikan uangnya dibelanjakan tepat waktu supaya daerahnya tumbuh,” tuturnya.

Purbaya menambahkan bahwa prinsip yang sama juga diterapkan di tingkat pusat.

“Di pusat juga sama seperti itu, daerah seperti itu. Ya harusnya ekonominya mulai bagus. Itu yang kita targetkan. Jadi gue bukan orang jahat, Baik, baik,” jelasnya.

Selain itu, ia juga menyoroti dana pemerintah pusat yang disimpan dalam bentuk deposito berjangka dimana pada Desember 2023 dan 2024, total simpanan pemerintah pusat dalam bentuk deposito masing-masing mencapai Rp204 triliun. Sementara per Agustus 2025 angkanya melonjak menjadi Rp285,6 triliun.

“Sekarang (pada Desember 2025), yang di berjangka tuh ada Rp285,6 triliun. Uang apa itu? Nanti kita akan investigasi, jangan sampai uang nganggur juga punya saya (milik pemerintah pusat) di perbankan,” ucapnya.

Ia bahkan mengaku sempat mempertanyakan keberadaan dana tersebut ke jajarannya.

“Tapi kalau saya tanya anak buah saya, nggak tau tuh uang apa. Mungkin pada ngibul ya, kalau kita uang apa itu? Nanti kita kejar. Dia nggak akan ngaku.” tegasnya.

Purbaya mengakui bahwa secara keseluruhan baik di pemerintah pusat maupun daerah, masih memiliki cukup banyak dana. Namun, cara pembelanjaannya dinilai belum optimal.

“Tapi gitu, cash cukup banyak di tangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah cuman, cara belanjanya belum optimal. Itu akan kita perbaiki sebelum kita gerakan kebijakan-kebijakan yang lain,” pungkasnya.