Jakarta, CINEWS.ID – Komisi I DPR RI menggelar rapat tertutup bersama Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto bersama para kepala staf angkatan di Gedung DPR, hari ini, Senin 1 September 2025. Rapat ini digelar di tengah adanya rencana aksi lanjutan yang akan digelar di gedung DPR dan sejumlah lokasi di berbagai daerah.
Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono mengatakan, rapat hari ini membahas beberapa topik salah satunya anggaran Kemenhan dan TNI untuk 2026.
Sebagai informasi, hanya Komisi I DPR dan Badan Legislasi DPR yang menggelar rapat pada hari ini.
“Ada beberapa hal yang akan dibahas, tapi topik utama itu adalah pembahasan awal akan anggaran 2026, yang dimana presiden telah menyampaikan rencana anggaran beliau selama 2026, dan juga pagu definitifnya sekitar Rp180 triliun,” kata legislator Golkar itu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/9/2025).
“Dan kita ingin membahas lebih detail tentang bagaimana modernisasi dan juga peningkatan kapasitas-kapasitas TNI Dalam menghadapi perkembangan global ke depan,” sambungnya.
Meski begitu, Dave tak menampik akan ada pembahasan mengenai aksi demonstrasi yang berlangsung selama sepekan kemarin. Terlebih, adanya insiden kericuhan yang menyebabkan korban jiwa dalam upaya pembubaran unjuk rasa di gedung DPR pada Kamis, 28 Agustus.
“Kita bisa bahas ke sana (soal demo, tapi topik utamanya itu adalah tentang anggaran 2026,” kata Dave.
Meski digelar tertutup, Dave mengatakan, bahwa rapat akan dibuka untuk umum apabila tidak ada pembicaraan yang sensitif. Sesuai dengan amanat UU, masyarakat berhak mendapatkan informasi dari rapat yang digelar oleh DPR RI, begitupula berhak menyampaikan aspirasi secara terbuka.
“Indonesia kita ini adalah negara hukum, kita memiliki aturan yang jelas, dan ini wajib ditegakkan agar masyarakat umum dapat merasa tenang dan juga pembangunan ekonomi dapat berjalan terus ke depan. Di era demokrasi terbuka masyarakat itu bebas menyampaikan pandangannya, aspirasinya, pemikirannya melalui forum-forum yang tersedia,” jelasnya.
“Kami di DPR merupakan amanat dan juga tanggung jawab kita untuk menerima aspirasi tersebut. Kita harus mendengar dan mengetahui persis apa yang kendala dan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Sehingga ketika kita seperti hari ini rapat dengan pemerintah kita mengetahui persis apa yang perlu kita bahas. Sehingga kita dapat membuat kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” pungkas Dave.