Lampung, CINEWS.ID – Aksi unjuk rasa yang digelar oleh Aliansi Lampung Melawan di Kantor DPRD Provinsi Lampung pada, Senin (1/9/2025) berakhir damai.
Dari pantauan CINEWS, pada pukul 14.00 WIB, massa aksi membubarkan diri dari DPRD Lampung, usai bertemu dan berdialog dengan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar, Kapolda Irjen Pol Helmy Santika dan Pangdam XXI/Radin Inten Mayor Jenderal Kristomei Sianturi.
Saat duduk bersama, Ketua BEM Unila Muhammad Ammar Fauzan, menyampaikan sejumlah tuntutan dan meminta tanda tangan pakta integritas sebagai bentuk komitmen para pemimpin Lampung.
Adapun 10 tuntutan yang disampaikan massa aksi adalah :
1. Mendesak pemerintah segera mengesahkan UU Perampasan Aset.
2. Memotong gaji dan tunjangan DPR sebagai bentuk efisiensi.
3. Meningkatkan kesejahteraan dosen dan guru di seluruh Indonesia.
4. Meminta Presiden Prabowo Subianto segera mencopot menteri-menteri bermasalah.
5. Mendesak penghentian rangkap jabatan ketua partai di eksekutif maupun legislatif.
6. Menuntut pergantian Kapolri dan Kapolda Lampung serta melakukan revolusi total, bukan sekadar reformasi.
7. Menolak efisiensi di sektor pendidikan dan kesehatan.
8. Menuntut negara menghentikan penggunaan pajak untuk menindas rakyat.
9. Mendesak pembebasan lahan Anak Tuha
10. Mengukur ulang lahan Hak Guna Usaha (HGU) PT Sugar Group Company (SGC)
Menanggapi aspirasi itu, Gubernur Lampung menyampaikan terima kasih kepada massa aksi yang telah menjaga kedamaian sepanjang perjalanan menuju Kantor DPRD Lampung
“Kita jaga bersama Lampung kita,” kata Mirza di depan gedung DPRD Provinsi Lampung, Senin (1/9/2025).
pada kesempatan yang sama, Ketua DPRD Lampung Giri Akbar mengatakan, pihaknya siap menyampaikan aspirasi masyarakat dan mahasiswa ke pemerintah pusat.
“Mudah-mudahan apa yang menjadi aspirasi kita bisa diterima dan dilaksanakan,” katanya.