Jakarta, CINEWS.ID – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan mendapatkan arahan dari Presiden Prabowo Subianto terkait penertiban tambang ilegal di Indonesia. Apalagi, menurutnya, sektor mineral dan batu bara sejatinya menjadi penyumbang penerimaan negara bukan pajak (PNBP) terbesar di Indonesia.
Hal ini disampaikan Prabowo saat memimpin rapat koordinasi dengan sejumlah menteri di kediamannya di Hambalang.
“Kita bicara tentang hilirisasi. Maksudnya penataan lahan, penataan tambang di kawasan hutan,” ujarnya kepada awak media di Gedung Kementerian ESDM, Jumat (22/8/2025).
Hal ini menyusul temuan tambang galena yang beroperasi secara ilegal tanpa mengantongi izin usaha pertambang (IUP) belum lama ini.
“Karena banyak, setelah dicek oleh Satgas, ada, IUP-nya belum ada. Kemudian orang sudah melakukan penebangan, illegal mining. Nah ini kan kita harus tertibkan,” terang Bahlil.
Menurutnya, Prabowo memerintahkan dirinya untuk menata pertambangan ilegal agar tidak merusak lingungan serta mendapatkan pemasukan dari sumber daya alam.
“Agar lingkungan bisa kita jaga, tapi juga negara bisa mendapatkan pendapatan,” beber Bahlil.
Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan jika dirinya mendapatkan sejumlah laporan dari aparat penegak hukum (APH) bahwa hingga saat ini masih terdapat 1063 tambang ilegal yang ada di seluruh Indonesia.
Untuk itu Prabowo dengan tegas menyatakan akan menertibkan seluruh tambang-tambang yang berpotensi merugikan negara hingga ratusan triliun ini.
“Setelah ini kita akan tertibkan juga tambang-tambang yang melanggar aturan, saya telah diberi laporan oleh aparat bahwa terdapat 1.063 tambang ilegal,” ujar Pabowo dalam pidatonya pada Sidang Tahunan MPR dan DPR Republik Indonesia 2025 yang diselenggarakan di Gedung Parlemen, Senayan, Jumat, 15 Agustus.
Dikatakan Prabowo, potensi kerugian negara dari seluruh tambang ini diperkirakan mencapai Rp300 triliun. Untuk membasmi tambang ilegal ini, Prabowo meminta bantuan kepada MPR dan DPR serta seluruh partai politik agar membantu pemerintah menyelamatkan kekayaan negara.