Titiek Soeharto Menjelaskan Soal Pernyataan Presiden Prabowo yang Mewajibkan Usaha Penggilingan Mengantongi Izin Khusus dari Pemerintah

Jakarta, CINEWS.ID – Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto menjelaskan mengenai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mewajibkan usaha penggilingan untuk mengantongi izin khusus dari pemerintah.

Menurut Titiek, aturan ini bertujuan untuk melindungi pemilik usaha penggilingan skala kecil agar tidak ‘mati’ terhimpit karena penggilingan usaha besar tentunya memiliki modal yang lebih besar.

“Ya, Bapak tuh kan bilangnya yang penggilingannya yang besar-besar, jangan sampai matiin. Mereka yang berkuasa, matiin yang kecil gitu,” ujarnya kepada awak media usai menghadiri Sidang Tahunan MPR dan DPR Republik Indonesia 2025 yang diselenggarakan di Gedung Parlemen, Senayan, Jumat (15/8/2025).

Dikatakan Titiek, dengan skema baru ini, penggilingan padi skala besar tidak lagi dengan mudah bisa mengatur harga. Nantinya, harga ini juga akan dikendalikan oleh pemerintah.

“Jadi yang kita hidupkan, yang penggilingan yang bisa atur-atur harga, nggak ada lagi tuh kayak gitu-gitu. Pemerintah yang atur harga, itu yang terbaik untuk masyarakat,” tegas Titiek.

Sebelumnya dalam pidatonya Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan aturan baru untuk bisnis penggilingan padi nasional.

Dalam aturan baru ini ia mewajibkan penggilingan beras skala besar untuk memiliki izin khusus dari pemerintah.

Menurutnya, beras merupakan kepentingan masyarakat namun masih banyak pengusaha yang memanfaatkan kekuatan mereka untuk mendominasi dan memanipulasi kehidupan rakyat.

“Atas dasar inilah, hari ini saya umumkan setelah pertimbangan cermat oleh pemerintah untuk melindungi hak rakyat mendapatkan beras yang tepat, tepat takaran, tepat kualitas, harga terjangkau, dan usaha penggilingan penggilingan besar skala besar harus mendapat izin khusus dari pemerintah kalau mereka masih mau bergerak di bidang ini,” kata Prabowo dalam pidatonya, Jumat (15/8/2025).

Menurutnya, pemerintahannya juga akan menindak tegas semua jenis pelanggaran dan manipulasi serta upaya penimbunan dan penahanan disutribusi pangan yang akan berdampak pada hajat hidup orang banyak.

“Kami akan selamatkan rakyat, kami akan membela kepentingan rakyat kami pastikan rakyat Indonesia tidak akan menjadi korban serkahnomics,” kata dia.