Berikut Struktur Lengkap Kepengurusan DPP PDI Perjuangan 2025-2030

Berdasarkan Hasil Kongres VI di Bali.

Jakarta, CINEWS.ID – Ketua Umum (Ketum) PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri bakal menunjuk kader untuk menempati  posisi sekretaris jenderal (Sekjen) di partai banteng itu.

Ketua DPP PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menyampaikan, bahwa hal itu akan dilakukan pada pelantikan pengurus baru PDI Perjuangan periode 2025-2030.

Perlu diketahui, Posisi sekjen PDIP saat ini masih diisi oleh Megawati yang saat ini kembali menjadi ketua umum berdasarkan hasil Kongres VI di Bali pada 1-2 Agustus 2025 lalu.

“Pasti akan diisi. Saat pelantikan, memang masing pending,” kata Ganjar dalam keterangannya, Ahad, (3/8/2025).

Meski demikian, Ganjar belum mau mengungkapkan kapan waktu pelantikan akan digelar. PDI Perjuangan sendiri mempunyai waktu selama 30 hari untuk menyerahkan struktur baru kepengurusan partai ke Kementerian Hukum (Kemenkum).

Menurut Ganjar, terdapat beberapa nama yang belum dilantik dalam struktur baru. Ia pun memastikan bahwa PDI Perjuangan bakal segera menggelar pelantikan.

“Ada beberapa yang belum dilantik. Pasti nanti disiapkan waktu pelantikannya,” jelasnya.

Terpisah, Politisi PDI Perjuangan Guntur Romli mengungkapkan, bajwa Megawati sudah mengambil alih tugas-tugas kesekjenan selama Hasto Kristiyanto menjalani proses hukumnya.

“Posisi sekjen adalah hak prerogatif ketua umum. Dalam lima bulan terakhir, Artinya dirangkap juga tidak jadi persoalan. Mau ditugaskan dengan menunjuk sekjen juga hak istimewa beliau,” kata Guntur.

Guntur memastikan, sampai saat ini belum dilakukan diskusi internal PDI Perjuangan membahas peluang Megawati menunjuk kadernya menempati posisi sekjen.

Diketahui, meskipun Hasto sudah bebas dari jerat hukum setelah menerima amnesti dari Presiden Prabowo Subianto, tapi nama Hasto Kristiyanto tidak muncul pada struktur kepengurusan sementara PDI Perjuangan yang telah diumumkan Megawati pada hari terakhir Kongres.

Berikut struktur lengkap kepengurusan PDI Perjuangan 2025-2030 hasil Kongres VI di Bali: