Update
Agenda Sidang Gugatan Ijazah SMA Gibran Hari ini Pembacaan Penetapan Mahfud MD Mengaku Tidak Mengetahui Mengenai Perkembangan Pembentukan Komite Reformasi Polri Radio Televisyen Malaysia Menyampaikan Permohonan Maaf Atas Salah Sebut Nama Presiden Indonesia Kades Lumbirejo Pesawaran Diperiksa Sebagai Saksi Kasus Penerbitan Dokumen Palsu Izin Tambang PT KPLB Timor Leste Resmi Menjadi Anggota ke-11 ASEAN
UpdateTentang Kami
Beranda Berita Mahkamah Konstitusi Putuskan Melarang Wakil Menteri Rangkap Jabatan, Simak Selengkapnya
Berita  

Mahkamah Konstitusi Putuskan Melarang Wakil Menteri Rangkap Jabatan, Simak Selengkapnya

Redaksi
Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang uji formil UU BUMN, pada Rabu, 16 Juli 2025. (Foto: Tangkapan layar YouTube Mahkamah Konstitusi RI)

CINEWS.ID, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) melarang wakil menteri (wamen) merangkap jabatan menjadi komisaris hingga direksi perusahaan BUMN, swasta, hingga organisasi yang dibiayai APBN. Ketentuan itu tertuang dalam Putusan MK Nomor 21/PUU-XXIII/2025.

“Seorang menteri dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, komisaris, atau direksi pada perusahaan negara, atau perusahaan swasta, atau pimpinan organisasi yang dibiayai dari APBN dan/atau APBD,” demikian putusan MK yang dikutip Jumat, 18 Juli 2025. Poin 8 dan 9 keputusan tersebut, menegaskan larangan wamen merangkap jabatan. Hal tersebut sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUUXVII/2019,” bunyi putusan MK Pasal 23 UU 39/2008 yang dikutip CINEWS, Jumat (18/7/2025).
Putusan itu mengadili permohonan Direktur Eksekutif Indonesia Law & Democracy Studies (ILDES) Juhaidy Rizaldy Roringkon. Produk hukum tersebut menjelaskan kedudukan wakil menteri sama dengan posisi menteri, baik syarat dan larangan.

“Posisi wakil menteri bisa saja menggantikan menteri apabila menteri berhalangan, sehingga tidak ada perbedaan terkait dari persyaratan maupun larangannya pada saat menjabat,” jelas MK dalam putusannya.

Dalam putusan itu, MK juga dijelaskan bahwa Putusan MK Nomor 80/PUU-XVII/2019 memiliki kekuatan mengikat. Sebab semua bagian yang ada dalam putusan tersebut merupakan satu kesatuan.

“Sehingga, jelas bahwa sejak putusan dibacakan maka putusan tersebut bersifat mengikat dan harus dilaksanakan sesuai dengan yang tertulis dalam putusan tersebut,” jelas putusan MK.

Sebanyak 30 dari 55 wamen di Kabinet Merah Putih merangkap jabatan. Yakni, sebagai komisaris di berbagai perusahaan BUMN dan anak usaha BUMN. 

Editor: Ali Ridhok

Eksplorasi konten lain dari CINEWS.ID

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.