Anggaran Kemenkeu Tahun 2025 Juga Turut Mengalami Pemotongan Sebesar Rp8,9 Triliun

Jakarta, CINEWS.ID – Dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR RI, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tahun 2025 juga turut mengalami pemotongan sebesar Rp8,9 triliun. Pemangkasan ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun 2025.

Sri Mulyani menjelaskan, anggaran awal Kemenkeu tahun 2025, termasuk dana Badan Layanan Umum (BLU), sebesar Rp53,19 triliun dan jika tidak termasuk BLU, anggarannya sebesar Rp42,82 triliun, dari jumlah tersebut, dilakukan efisiensi sebesar Rp8,9 triliun.

“Dalam hal ini total anggaran 2025 Rp42,8 triliun, kalau ditambah BLU, itu adalah yang di-attach ke kami seperti Kelapa Sawit, LPDP, Elman, itu semuanya menjadi Rp53,19 triliun. Dari 2025 Rp42,8 triliun, kami dipotong efisiensi Rp8,9 triliun. Dari 2025 Rp42,8 triliun, kami dipotong efisiensi Rp8,9 triliun,” kata Sri Mulyani di Komplek DPR RI Senayan Jakarta, Senin (14/7/2025).

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa kebijakan efisiensi ini bukan yang pertama dilakukan dimana pada periode 2020 hingga 2024, Kemenkeu telah berhasil menghemat anggaran sebesar Rp2,82 triliun.

Suahasil mengatakan, efisiensi anggaran tahun 2025 difokuskan pada belanja pegawai serta operasionalisasi kantor.

Dia menjelaskan, penggunaan sarana dan fasilitas kantor juga akan dilakukan secara berbagi (sharing) dan lebih efisien.

“Terbitnya Inpres Nomor 1 Tahun 2025 mendorong efisiensi lebih lanjut di tahun anggaran 2025 ini melalui prioritas anggaran pada belanja pegawai dan operasionalisasi kantor dan penggunaan sarana kantor secara sharing dan efisien, ini adalah di dalam Inpres 1 2025 efisensi yang di kementerian keuangan kita lakukan sebesar Rp8,9 triliun,” tuturnya.

Suahasil menyampaikan dengan seluruh penerapan efisiensi anggaran ini, maka terjadi efisiensi secara makro di dalam pengelolaan APBN, baik dalam pengelolaan penerimaan maupun pengelolaan belanja negara.