Badan Gizi Nasional Ajukan Penambahan Anggaran Rp118 Triliun Untuk Tahun Anggaran 2026

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana.

Jakarta, CINEWS.ID – Badan Gizi Nasional (BGN) mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp118 triliun untuk tahun anggaran 2026, guna mendukung kelanjutan dan percepatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ditargetkan menjangkau hingga 82,9 juta penerima manfaat.

Adapun pagu indikatif 2026 yang telah ditetapkan adalah Rp217. Hal ini berdasarkan surat bersama antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas.

Namun, jumlah tersebut diperkirakan akan habis terserap hingga akhir Agustus 2026 jika program berjalan sesuai target. Oleh karena itu, BGN mengusulkan kembali tambahan Rp118 triliun agar program dapat terus berjalan hingga akhir tahun.

Menurutnya, kebutuhan tambahan tersebut menyesuaikan dengan basis pelayanan dan penerimaan manfaatnya 82,9 juta orang. Pasalnya, anggaran Rp217 triliun di 2026 akan cepat terserap.

“Kita usulkan tambahan Rp 118 triliun (untuk anggaran pagu indikatif 2026). (Pagu indikatif 2025) itu Rp71 triliun plus Rp50 triliun jadi Rp121 (triliun). Kami sudah keluar pagu indikatif 2026, (sebesar) Rp217 triliun,” kata Kepala BGN, Dadan Hindayana kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (10/7/2025).

Dengan tambahan anggaran yang diusulkan, BGN berharap program ini dapat menjangkau seluruh target sasaran secara berkelanjutan dan efektif, termasuk di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

“Kemudian, kita juga sudah punya strategi untuk pelaksanaan Program MBG di daerah 3T, karena SDM-nya sudah dan percepatan akan dimulai Agustus (2025). Agustus itu kita targetkan penerima manfaat minimal 20 juta, itu artinya sudah menyerap Rp 7 triliun satu bulan. Nanti akan kami tingkatkan lagi di September, kita akan melayani minimal 50 juta (penerima manfaat), itu sudah akan menyerap Rp 20 triliun,” papar Dadan. 

Ia menambahkan, keberhasilan Program MBG bergantung pada tiga faktor utama yaitu anggaran, infrastruktur, dan sumber daya manusia (SDM). Hingga kini, jumlah SDM yang dimiliki BGN masih terbatas, yakni sekitar 3.000 orang yang tergabung dalam Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Namun, menurut Dadan, percepatan program akan segera terealisasi seiring dengan berakhirnya pendidikan 30.000 Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang menjalani pelatihan serta pendidikan di Universitas Pertahanan.

Para lulusan ini akan langsung diterjunkan ke daerah masing-masing dan memperkuat kapasitas BGN dalam menjangkau lebih banyak penerima manfaat.

“Pertengahan Juli ini, pada 12 Juli besok, 30.000 Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang dididik di Universitas Pertahanan sudah akan selesai. Sehingga di akhir Juli, mereka sudah bisa kita kirim ke daerah masing-masing. Dan mulai Agustus, kita bisa mempercepat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis,” ucapnya. 

Editor: Jajang Suryana