Update
Anggota Polsek Cikarang Utara yang Viral Tolak Laporan Warga di Periksa Propam Polda Metro Jaya Anggota Fraksi Gerindra Rahayu Saraswati Mengundurkan Diri Dari DPR RI Kasus Uang Palsu, Eks Kepala Perpus Kampus UIN Alauddin Makassar Divonis 7 Tahun Penjara KPK Ungkap Adanya Niat Jahat Pada Pembagian 20.000 Kuota Haji Tambahan Hakim Agung Dwiarso Budi Santiarto Terpilih Jadi Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial
UpdateTentang Kami
Beranda Berita Politik Putusan Tentang Pemilu Dinilai Melanggar Konstitusi, NasDem Desak DPR RI Tertibkan MK
Berita, Politik  

Putusan Tentang Pemilu Dinilai Melanggar Konstitusi, NasDem Desak DPR RI Tertibkan MK

Redaksi
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem Lestari Moerdijat. (Dok NasDem)

Jakarta, CINEWS.ID – Partai NasDem menilai Mahkamah Konstitusi (MK) telah mencuri kedaulatan rakyat karena memutuskan pemilu nasional dan daerah atau lokal. Karena MK dinilai telah melanggar Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

“MK tunduk pada batas kebebasan kekuasaan kehakiman dan tidak mempunyai kewenangan untuk menetapkan norma baru. Dengan keputusan ini MK sedang melakukan pencurian kedaulatan rakyat,” kata Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem Lestari Moerdijat (Rerie) di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Senin (30/6/2025) malam.

 

Pasal 22 E Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 telah menyebutkan bahwa pemilu dilaksanakan dalam waktu lima tahun sekali. Aturan ini juga menjelaskan bahwa pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Sementara, ada putusan MK nomor 135/PUU-XXII/2024 ini terdapat perubahan bahwa pemilu 2029 bisa terundur hingga 2031. Artinya, keputusan ini juga menimbulkan tafsir baru bahwa putusan ini melanggar konstitusi.

NasDem juga mendesak DPR menertibkan cara MK. Khususnya dalam memahami norma konstitusi.

“Partai NasDem mendesak DPR RI untuk meminta penjelasan MK dan menertibkan cara MK memahami norma Konstitusi dalam mengekspresikan sikap kenegarawanannya yang melekat pada diri para hakimnya,” jelas Rerie.

MK memutuskan mulai 2029, keserentakan penyelenggaraan pemilihan umum yang konstitusional adalah dengan memisahkan penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPR, anggota DPD, dan presiden/wakil presiden (Pemilu nasional) dengan penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota serta gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan wali kota/wakil wali kota (Pemilu daerah atau lokal). Hal itu termuat dalam putusan 135/PUU-XXII/2024.

Sehingga, pemilu serentak yang selama ini dikenal sebagai ‘pemilu lima kotak’ tidak lagi berlaku.

Editor: M. Ibnu Ferry