Sumenep, CINEWS.ID – Program Upper Land Development (UPLAND) kembali menuai sorotan. Program dengan anggaran puluhan miliar sejak tahun 2022 yang seharusnya menjadi solusi pembangunan pertanian di kawasan dataran tinggi kini telah mengalami penyimpangan sistematis yang merugikan petani dan diduga kuat menjadi ruang subur praktik rente oleh segelintir elite lokal.
Alih-alih diberdayakan, para petani malah dipalak secara halus melalui skema ‘koordinasi teknis’ yang mewajibkan setoran 20 persen sebelum bantuan turun. Ini bukan kontribusi, melainkan bentuk upeti gaya baru.
Tak hanya pungutan liar (Pungli), bahkan kelompok tani dipaksa membeli peralatan dari toko tertentu yang telah ditentukan sebelumnya. Harga barang jauh lebih tinggi dari harga pasar, tanpa ruang negosiasi. Dugaan praktik monopoli ini memperparah kerugian kelompok tani yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama.
Selain itu, adanya indikasi konflik kepentingan dalam pendistribusian bantuan.
Menurut informasi yang diterima CINEWS, Ada dua kelompok penerima yang terafiliasi dengan satu keluarga besar yang punya pengaruh dalam lingkar proyek itu. Ini jelas menunjukkan bahwa program telah dikendalikan bukan oleh kepentingan publik, tapi kepentingan politik sekelompok orang.
Ironisnya, program ini masih terus berjalan, bahkan mendapatkan tambahan anggaran pada 2025, tanpa adanya evaluasi menyeluruh atau langkah korektif yang tegas dari pemerintah pusat.
Kegiatan seremonial seperti panen raya yang pernah digelar, juga hanya menjadi panggung formalitas yang hanya berorientasi pada citra, sebab komoditas yang dipanen diduga kuat bukan berasal dari bantuan program.
Dapat di simpulkan, program UPLAND bukan gagal karena teknis, tapi gagal karena dirancang untuk mengakomodasi rente dan melanggengkan patronase. Ini bukan hanya soal salah urus, tapi soal pelanggaran prinsip keadilan.
Mesti adanya audit dan evaluasi menyeluruh dan jadi prioritas pemerintah pusat terhadap program UPLAND, juga IFAD dan ISDB sebagai mitra internasional agar tidak menutup mata terhadap dugaan skandal dan penyalahgunaan dana yang mereka salurkan.
| Kontributor: Imam Budi Santoso |
| Editor: M. Ibnu Ferry |