Perbaikan Citra Polisi Harusnya Dimulai dari Internal dan Reputasi Bukan Melalui PoliceTube

Jakarta, CINEWS.ID – Divisi Humas Polri resmi menjalin kerja sama dengan PT Digital Unggul Gemilang untuk membangun dan mengelola platform PoliceTube, sebuah layanan berbagi video yang akan digunakan sebagai sarana komunikasi visual antara Polri dan masyarakat.

Penandatanganan nota kesepahaman itu dilakukan oleh Kadivhumas Polri, Irjen. Pol. Dr. Sandi Nugroho, dan Direktur Utama PT Digital Unggul Gemilang, Vini Septiana, di Jakarta pada, Senin (23/6/2025).

Kehadiran Platform ini bertujuan menjadi quantum leap atau lompatan besar dalam penyebaran informasi mengenai kegiatan dan prestasi Polri, guna meningkatkan kepercayaan publik dan memperkuat citra institusi.

Dimana PoliceTube dirancang sebagai sarana penyebaran konten audio-visual seperti dokumentasi bakti sosial, edukasi hukum, hingga laporan kinerja kepolisian, dengan mengusung tagline “Polisi untuk Masyarakat”.

Dengan peluncuran PoliceTube, Polri menargetkan pendekatan baru dalam membangun komunikasi publik yang lebih terbuka dan berbasis teknologi, sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan modernisasi institusi.

Dilain sisi, meskipun Polri mengklaim bahwa kanal tersebut untuk menyebarkan informasi sekaligus membangun kepercayaan publik, Namun langkah itu tidak tepat dan hanya akan memboroskan anggaran negara, terutama di tengah isu efisiensi yang digaungkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 

Polri justru tertinggal dari media mainstream yang terus berkembang. Saat media mainstream mulai beradaptasi dengan kanal digital yang sudah tersedia seperti YouTube dan media sosial, Polri justru membangun platform sendiri yang bukan menjadi keahlian atau kompetensinya. Hal itu akan menambah deret kegagalan platform-platform yang dibikin polisi selama ini, seperti Channel 110, Dumas Presisi, maupun platform yang dibangun tiap Polres.

Jika tujuan utama kanal tersebut adalah untuk memperbaiki citra institusi, maka hal itu langkahnya keliru. Karena perbaikan citra seharusnya dimulai dari internal dengan reputasi, perbaikan perilaku personel, pelayanan publik yang baik, perlindungan dan pengayoman, bukan dengan membangun media baru.