Lampung, CINEWS.ID – Dalam rapat paripurna yang digelar di gedung DPRD Lampung, BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung melaporkan adanya permasalahan dalam pembangunan gedung nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah Abdoel Moeloek (RSUDAM) Tanjungkaramg yang menelan anggaran sebesar Rp 1,2 miliar tersebut.
BPK menemukan adanya potensi kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan sebanyak Rp 896.867.485,74, dan potensi kekurangan penerimaan denda atas keterlambatan pekerjaan senilai Rp 370.185.534,39.
Total masalah keuangan daerah yang tersimpan dalam pembangunan gedung nuklir RSUDAM Tanjungkarang mencapai angka Rp 1.267.053.020,13.
Selain itu, RSUDAM juga menyimpan masalah kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan dan ketidaksesuaian spesifikasi belanja modal gedung dan bangunan, yaitu pembangunan ruang Cathlab sebesar Rp 69.438.687.
Hal lain yang menjadi temuan BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung adalah adanya kesalahan penganggaran dalam pengalokasian anggaran belanja yang seharusnya menggunakan klasifikasi belanja modal agar menghasilkan aset tetap, namun justru menggunakan belanja barang dan jasa, dengan nilai Rp 9.243.014.000.
Atas persoalan tersebut, Pansus LHP BPK DPRD Lampung merekomendasikan Direksi RSUDAM harus melakukan reformasi tata kelola keuangan dan aset, khususnya dalam penganggaran, klasifikasi belanja, serta pengawasan fisik atas proyek konstruksi.
“Langkah penting lainnya meliputi penguatan peran SPI, optimalisasi e-logistik, dan sanksi tegas terhadap rekanan yang wanprestasi,” kata Ketua Pansus LHP BPK DPRD Lampung, Ahmad Basuki, usai Paripurna DPRD Lampung, Selasa (17/6/2025) siang.
Mantan Wakil Ketua DPRD Lampung Timur ini pun menegaskan, bahwa temuan pengulangan akan dikategorikan sebagai kelalaian dalam pengelolaan dana publik sektor kesehatan dan dapat dikenai pidana korupsi.
| Editor: Agus Kuswandi |
Share :
Eksplorasi konten lain dari CINEWS.ID
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.