Jakarta, CINEWS.ID – Akibat progres kegiatan pengerukan di Pelabuhan Pulau Baai, Bengkulu dinilai tidak optimal. Padahal pendangkalan yang terjadi di pelabuhan tersebut telah mengganggu kelancaran jalur pelayaran, termasuk aktivitas bongkar muat BBM.
Asisten Deputi Bidang Infrastruktur dan Logistik Kemenko Perekonomian, Yuli Sriwilanti menyampaikan, bahwa pendangkalan alur pelayaran telah berdampak langsung pada kegiatan distribusi BBM oleh Pertamina Patra Niaga. Ia meminta agar hal itu segera diatasi. Apalagi pendangkalan tersebut sudah terjadi selama tujuh bulan terakhir, dan ada keterlambatan dalam penanganannya.
“Pendangkalan itu baru diatasi oleh Pelindo sejak 5 Juni, dan mereka targetkan dalam 10 hari akan selesai. Memang sudah ada progres, tapi kondisi alamnya memang menyulitkan. Pelabuhan ini menghadap ke laut, maka memang harus ada treatment khusus,” ujar Yuli dalam keterangannya yang dikutip, Kamis (12/6/2025).
Yuli mengatakan, Informasi dari Patra Niaga terdapat kapal suplai BBM belum bisa masuk ke Pelabuhan Pulau Baai karena alur yang makin tertutup.
“Kami harapkan ini bisa segera ditangani dengan baik. Karena sudah mulai muncul kerugian ekonomi dengan adanya keterlambatan pasokan BBM ke Bengkulu yang menimbulkan antrean kendaraan untuk mengisi BBM di beberapa SPBU. Terpaksa suplai BBM sementara ditangani lewat darat,” ucap Yuli.
Yuli berharap pihak Pelindo segera menuntaskan pengerukan itu agar kapal suplai BBM tidak terkendala berstandar ke Pelabuhan Pulai Baai.
Pemerintah Provinsi Bengkulu juga sudah turun langsung meninjau proyek pengerukan tersebut pada Minggu, 8 Juni 2025, yang dikerjakan oleh PT Pelindo (Persero) melalui anak usahanya, PT Rukindo. Namun, kinerja Pelindo Regional 2 ini mendapat kritik dari sejumlah pemangku kepentingan, termasuk Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) Bengkulu dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Wakil Ketua INSA Bengkulu, Edi Haryanto, yang juga merupakan anggota DPRD Kota Bengkulu, menyampaikan bahwa pengerukan yang dimulai sejak 6 Juni 2025 belum memberikan hasil signifikan. Ia menilai pekerjaan tersebut belum menunjukkan efektivitas yang diharapkan.
Menurut Edi pelaksanaan proyek pengerukan belum optimal. Kami melihat masih banyak catatan teknis di lapangan yang harus dievaluasi. Padahal pengerukan ini diharapkan menjadi solusi nyata bagi aktivitas kapal, dan tidak menjadi masalah baru.
Sementara Drajat Sulistyo, Executive Director Regional 2 PT. Pelabuhan Indonesia (Persero), menyatakan proses pengerukan sendiri saat ini sudah berjalan sesuai dengan target mereka.
“Saat ini kami sudah bekerja siang malam untuk menyelesaikan pengerukan ini, dan kami yakin akan selesai seperti yang ditargetkan,” kata Drajat.
Pihak Kemenko Perekonomian kembali meminta pihak terkait segera menuntaskan masalah ini agar distribusi BBM dan komoditas lainnya tidak terganggu, mengingat Provinsi Bengkulu memiliki ketergantungan tinggi terhadap pelabuhan ini.
| Editor: Abimanyu Nugroho |