Jakarta, CINEWS.ID – Program Sekolah Rakyat merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan akses pendidikan dasar yang inklusif dan terjangkau bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan. Pemerintah menargetkan 65 Sekolah Rakyat akan mulai beroperasi pada 2025. Sekolah tersebut dirancang untuk menampung sekitar 6.800 siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti memastikan bahwa guru dan kepala sekolah (Kepsek) yang akan ditempatkan di Sekolah Rakyat (SR) bukan berasal dari rekrutmen baru, melainkan guru yang sudah aktif mengajar.
“Dalam rapat terakhir yang kami terima laporannya, guru-guru itu pada waktunya nanti sudah siap untuk ditugaskan. Mereka bukan guru yang kami rekrut baru, tetapi memang sudah berprofesi sebagai guru. Hanya saja, mereka akan ditugaskan di Sekolah Rakyat,” ujar Abdul Mu’ti dalam keterangan tertulis, Kamis.(22/5/2025).
Ia menambahkan, hingga saat ini belum ada kepastian mengenai jumlah kebutuhan guru di Sekolah Rakyat karena masih dalam tahap perencanaan dan pengembangan.
“Kebutuhan guru tergantung dari jumlah Sekolah Rakyat yang akan dibuka tahun ini. Saat ini prosesnya masih berjalan, jadi jumlah pastinya belum bisa ditentukan,” jelasnya.
Sebelumnya, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan Program Sekolah Rakyat akan membutuhkan kurang lebih 700 tenaga pengajar yang sudah bersertifikat Pendidikan Profesi Guru (PPG).
Gus Ipul menyebutkan, jumlah tersebut sudah menyesuaikan dengan kapasitas murid yang dapat diterima di seluruh Sekolah Rakyat yang telah siap beroperasi pada bulan Juli mendatang.
“Kemarin sudah dihitung sementara. Jadi dari 2.000 murid lebih itu kami butuh guru dan pamongnya itu kira-kira 700-an,” kata Gus Ipul, Kamis (20/5/2025).
Terkait mekanisme seleksinya, menurut Gus Ipul, Kemensos bersama Tim Formatur Sekolah Rakyat telah meminta Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru (Dirjen GTKPG) Kemendikdasmen untuk menyeleksi sekitar 60 ribu guru PPG Prajabatan berdasarkan kedekatan lokasi domisili masing-masing dengan Sekolah Rakyat.
“Ya, yang tinggal di dekat situ diprioritaskan bila mendaftar. Misalnya Sekolah Rakyat yang di Jakarta Selatan ya kita prioritaskan guru yang tinggal atau berada di sekitar Jakarta Selatan. Kalau nggak ada baru ke Jakarta Barat atau Jakarta Timur gitu, tentunya lah dicari yang paling dekat,” jelas Gus Ipul.
| Reporter: Ahmad Zein |
| Editor: Jajang Suryana |