Dana Desa Bukan Uang Milik Kepala Desa, Ini Ketentuan Penggunaannya

Lampung, CINEWS.ID – Dana desa adalah program pemerintah yang digulirkan untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa. Dana yang bersumber dari APBN ini disalurkan langsung ke rekening kas desa, dan seringkali disalahartikan sebagai “uangnya kepala desa”. Padahal, dana desa bukanlah milik Kepala Desa (Kades), melainkan milik seluruh warga desa.

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dalam hal ini, Kepala desa berperan sebagai pengelola dana desa, bukan pemilik. Ia memiliki kewenangan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi penggunaan dana desa.

Namun, kewenangan ini harus dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu:

Transparansi: Seluruh proses perencanaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban dana desa harus dilakukan secara terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat.
Akuntabilitas: Penggunaan dana desa harus dapat dipertanggungjawabkan secara jelas dan transparan kepada masyarakat.
Partisipasi: Masyarakat harus dilibatkan dalam proses perencanaan dan pengawasan penggunaan dana desa.
Efektivitas dan Efisiensi: Dana desa harus digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembangunan desa.

Untuk memastikan dana desa dikelola dengan baik dan transparan, terdapat beberapa mekanisme yang harus dijalankan:

Musyawarah Desa (Musdes): Musdes merupakan forum tertinggi dalam pengambilan keputusan di desa. Dalam konteks dana desa, Musdes digunakan untuk merencanakan dan menyepakati prioritas penggunaan dana desa.
Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes): RKPDes adalah dokumen perencanaan pembangunan desa yang disusun berdasarkan hasil Musdes. RKPDes memuat rencana kegiatan dan anggaran yang akan didanai oleh dana desa.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes): APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa. Dana desa menjadi salah satu sumber pendapatan dalam APBDes.
Laporan Pertanggungjawaban: Kepala desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa kepada masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Di sisi lain, masyarakat memiliki peran penting dalam mengawasi penggunaan dana desa agar tepat dan terarah sesuai kebutuhan masyarakat Desa itu sendiri.

Berikut beberapa cara yang dapat dilakukan masyarakat Desa:

Aktif dalam Musdes: Sampaikan aspirasi dan usulan terkait penggunaan dana desa.
Mengakses Informasi: Mintalah informasi terkait perencanaan dan realisasi penggunaan dana desa kepada pemerintah desa.
Memantau Pelaksanaan Kegiatan: Awasi pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh dana desa.
Melaporkan Penyelewengan: Jika menemukan indikasi penyelewengan, laporkan kepada pihak berwenang, seperti BPD, Inspektorat Daerah, atau kepolisian.

Penggunaan Dana Desa tahun 2025 akan diprioritaskan pada beberapa bidang, antara lain:

1. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa

Salah satu fokus utama penggunaan Dana Desa pada 2025 adalah untuk mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Hal ini dilakukan melalui berbagai program, seperti:

Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
Pelatihan keterampilan bagi masyarakat desa
Pemberian bantuan modal usaha
Pengembangan produk-produk unggulan desa

2. Pembangunan Infrastruktur Desa

Pembangunan infrastruktur desa juga menjadi salah satu prioritas penggunaan Dana Desa 2025. Hal ini meliputi pembangunan jalan desa, jembatan, irigasi, dan infrastruktur lainnya yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.

3. Pendidikan dan Kesehatan

Dana Desa juga akan digunakan untuk mendukung program-program pendidikan dan kesehatan di desa. Hal ini meliputi pembangunan dan perbaikan fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta peningkatan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kesehatan di desa.

4. Pengembangan Desa Digital

Pengembangan desa digital merupakan salah satu program prioritas pemerintah. Dana Desa akan digunakan untuk mendukung implementasi desa digital, seperti pembangunan jaringan internet di desa, pelatihan literasi digital bagi masyarakat desa, dan pengembangan aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan ekonomi dan pemerintahan di desa.

5. Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Pemberdayaan perempuan dan anak juga menjadi salah satu fokus penggunaan Dana Desa 2025. Hal ini dilakukan melalui berbagai program, seperti pelatihan keterampilan bagi perempuan, pemberian bantuan modal usaha bagi perempuan, serta program-program perlindungan anak.

Skala Prioritas Penggunaan Dana Desa 2025

Skala prioritas penggunaan Dana Desa 2025 akan ditentukan berdasarkan pada kebutuhan masing-masing desa. Namun, secara umum, prioritas akan diberikan pada program-program yang memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Tujuan Penggunaan Dana Desa 2025

Penggunaan Dana Desa 2025 bertujuan untuk:

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
Mengurangi kemiskinan di desa
Meningkatkan kualitas pelayanan publik di desa
Mendorong pembangunan ekonomi desa
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa

Pemerintah berharap bahwa dengan penggunaan Dana Desa yang tepat sasaran, desa-desa di seluruh Indonesia dapat berkembang menjadi desa yang mandiri, maju, dan sejahtera.

Maka berdasarkan uraian di atas, Prioritas penggunaan Dana Desa 2025 akan difokuskan pada pemberdayaan ekonomi masyarakat desa dan implementasi desa digital. Selain itu, Dana Desa juga akan digunakan untuk mendukung program-program pembangunan infrastruktur desa, pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan perempuan dan anak. Dengan penggunaan Dana Desa yang tepat sasaran, diharapkan desa-desa di seluruh Indonesia dapat berkembang menjadi desa yang mandiri, maju, dan sejahtera.

Dana desa adalah uang rakyat yang diamanahkan kepada desa untuk dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Kepala desa hanyalah pengelola, bukan pemilik dana desa. Oleh karena itu, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat menjadi kunci utama dalam pengelolaan dana desa yang baik dan benar. Mari kita awasi bersama penggunaan dana desa agar tepat sasaran dan memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh warga desa.

Unduh Kepmendesa PDT Nomor 3 Tahun 2025 – Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan.

Oleh : M. Ibnu Ferry