Jakarta, CINEWS.ID – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) tengah gencar mengawasi iklan-iklan lowongan kerja (loker) yang menawarkan pekerjaan di kedua negara tersebut. Langkah ini diambil untuk melindungi warga negara Indonesia dari praktik-praktik eksploitatif dan mencegah terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamen Komdigi) Nezar Patria, Nezar Patria menyatakan, pemerintah akan aktif memilah dan menghapus iklan loker mencurigakan. Iklan-iklan yang diduga sebagai kedok perekrutan pekerja di perusahaan judi online atau penipuan digital (scamming) di luar negeri akan ditindak tegas.
Komdigi fokus pada identifikasi dan akan mengambil tindakan tegas jika terbukti ilegal, termasuk melakukan ‘takedown’ terhadap iklan-iklan info loker tersebut.
Bahaya iklan loker palsu ini sudah memakan banyak korban. Ratusan warga negara Indonesia (WNI) telah terjebak dalam situasi berbahaya di Kamboja dan Myanmar akibat iming-iming pekerjaan yang ternyata palsu.
Pemerintah pun tengah mematangkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) untuk memberantas judi online dan penipuan digital. Diiharapkan RPP tersebut rampung tahun ini, guna melindungi WNI dari eksploitasi.
Modus operandi sindikat penipuan ini cukup licik. Mereka memasang iklan loker dengan iming-iming gaji tinggi dan pekerjaan di luar negeri, khususnya Kamboja dan Myanmar. Namun, kenyataannya, para pelamar akan terjebak dalam lingkaran eksploitasi di perusahaan judi online ilegal.
“Info ini seakan-akan itu lowongan pekerjaan, tetapi ujungnya itu adalah jalur rekrutmen perusahaan-perusahaan judi online di luar negeri. Terutama di Kamboja dan Myanmar,” kata Nezar, seperti dikutip dari RRI, Kamis (17/4/2025).
Nezar juga mengimbau masyarakat untuk mewaspadai ciri-ciri iklan loker yang mencurigakan. Perhatikan detail perusahaan, lokasi kerja, dan tawaran gaji yang terkesan terlalu tinggi. Jika ada yang mencurigakan, segera laporkan ke pihak berwajib.
Komdigi tidak tinggal diam. Mereka akan melakukan ‘takedown’ terhadap iklan-iklan loker yang teridentifikasi sebagai modus penipuan rekrutmen judi online (judol). Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk melindungi WNI dari praktik-praktik eksploitatif.
Selain ‘takedown’, Kominfo juga akan meningkatkan pengawasan dan kerja sama dengan berbagai pihak. Kerja sama ini termasuk dengan platform media sosial, penyedia layanan internet, dan juga lembaga terkait lainnya. Tujuannya untuk mencegah penyebaran iklan loker palsu dan melindungi masyarakat dari penipuan.
Pemerintah juga sedang mempersiapkan payung hukum yang lebih kuat. Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengendalian Judi Online sedang dalam proses finalisasi.
“Peraturan ini memang masih terus dalam pembicaraan. Targetnya rampung tahun ini,” jelas Nezar.
Diberitakan sebelumnya, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding melarang WNI untuk bekerja di tiga negara Asia Tenggara, yaitu Myanmar, Thailand, dan Kamboja. Keputusan ini diambil karena tidak adanya kerja sama resmi antara Indonesia dan ketiga negara tersebut dalam hal penempatan tenaga kerja migran.
“Itu yang melarang saya. Jadi kita ini sama Kamboja, Myanmar, dan Thailand itu tidak punya kerja sama penempatan. Nah, kalau tidak punya kerja sama penempatan sebenarnya tidak boleh,” kata Abdul Kadir Karding saat ditemui di Solo pada Senin (14/4/2025).
Larangan tersebut bukan tanpa alasan. Ia menjelaskan bahwa ada pertimbangan penting yang mendasari kebijakan ini, salah satunya adalah banyaknya kasus TPPO yang terjadi di tiga negara tersebut, dengan korban sebagian berasal dari Indonesia. Karena itu, ia mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menerima tawaran dari negara-negara tersebut.
“Apalagi di sana banyak warga kita kena TPPO, makanya saya berinisiatif untuk melarang itu. Mengingatkan kepada publik, hati-hati kalau mau kerja di beberapa negara ini. Modusnya gini, mereka dapat informasi dari media sosial, kemudian dari situ dia biasa menghubungi orang tertentu, kemudian diurus, tiketnya, visanya, mereka urus sendiri, kan rata-rata yang terdidik nih. Rata-rata sudah berpendidikan bagus yang berangkat,” ujar dia.
“Ada kasus yang Semarang itu. Dia itu dulu pengusaha kontraktor. Gara-gara tidak dibayar oleh vendor, bangkrut. Kemudian karena bangkrut, lalu ada lowongan kepala gudang di Thailand, berangkat. Lalu baru turun di pinggiran Thailand, perbatasan Myanmar, langsung dikarungin dah. Gitu-gitulah. Jadi hati-hati. Jangan mudah terpengaruh iming-iming di media sosial, jangan mudah,” tambahnya.