JAKARTA, Cinews.id – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) instruksikan efisiensi belanja seiring dengan instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto agar belanja negara dihemat hingga Rp306 triliun.
Penghematan dilakukan demi mendukung program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.
“Pengoptimalan anggaran ini juga untuk mendukung program pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Termasuk untuk melaksanakan subsidi dan perlinsos agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan,” kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Deni Surjantoro, Kamis (23/1/2025).
Deni menambahkan, instruksi yang diberikan Presiden Prabowo itu juga dalam rangka menjaga pengelolaan APBN agar tetap menerapkan kehati-hatian, disiplin, dan tepat sasaran.
Untuk menjaga stabilitas, inklusivitas dan keberlanjutan anggaran, maka belanja negara harus ditingkatkan efisiensinya di semua bidang.
“Dengan mengurangi pemborosan dan mengurangi pengeluaran nonprioritas, kita lebih waspada menghadapi tantangan ke depan yang akan tidak menentu,” jelas dia.
Adapun saat ini masing-masing pimpinan Kementerian/Lembaga akan mengidentifikasi rencana efisiensi belanjanya. Setelah diidentifikasi, disampaikan ke mitra komisi masing-masing di DPR untuk mendapat persetujuan revisi anggaran berupa blokir anggaran, lalu diajukan ke Kemenkeu paling lambat 14 Februari.
“Jadi tahapannya harus blokir anggaran dulu baru ditentukan akan dipakai untuk program apa saja. Jadi tidak langsung dipindah anggarannya,” tutur dia.
Dia menerangkan, melalui efisiensi yang diminta presiden, pemerintah tak perlu melakukan APBN perubahan. Hal itu dinilai sebagai langkah positif karena tak mengubah besaran anggaran yang telah dipagu di dalam APBN. Penghematan itu juga dipastikan akan berlaku dalam satu tahun masa anggaran.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menunjukkan keseriusannya dalam pengelolaan anggaran. Dirinya bahkan akan memeriksa pelaksanaan anggaran sampai dengan satuan terkecil.
“Saya tegaskan kembali bahwa hal-hal di luar itu yang bersifat seremoni seperti upacara perayaan ulang tahun atau peringatan hari-hari tertentu, kita tidak anggarkan,” ungkap Presiden saat membuka Sidang Kabinet Paripurna pada Rabu 22 Januari 2025.
Menurut Presiden, langkah tersebut baru pertama kali dilakukan dalam sejarah. Ia pun menebak para menteri Kabinet Merah Putih tidak mengetahui secara jelas anggaran tersebut. Maka Presiden meminta ke depan harus mulai diperhatikan dengan seksama agar pelaksanaan anggaran lebih efektif dan efisien.
Selain itu, kepala daerah juga diminta untuk memangkas perjalanan dinas. Presiden berhitung dengan memangkas biaya tersebut anggaran yang dihemat bisa mencapai Rp20 triliun. Nominal itu dialokasikan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat seperti perbaikan gedung-gedung sekolah.
“Perjalanan dinas saya potong setengahnya. Dengan begitu kita bisa menghemat Rp20 triliun lebih,” tegas Prabowo.
Belanja negara pada APBN 2025 dialokasikan sebesar Rp3.600 triliun yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.700 triliun dan sisanya ditransfer ke daerah.