Padang, Cinews.id – Pengurus dan anggota Forum Komunikasi Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) swasta Sumatra Barat menemui Wakil Ketua DPRD Sumbar, Evi Yandri, di Kota Padang, Senin (20/1/2025) sore. Hadir Kepala Bidang SMA Dinas Pendidikan Sumbar, Ariswan.
Mereka mengakui, kebijakan dan pemberlakuan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) setiap tahunnya tidak pernah dilibatkan. Akibatnya, mereka menjadi korban dari kebijakan tersebut.
Dimana, dampak dari pemberlakukan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di setiap ajaran baru masuk sekolah, puluhan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) swasta di Sumatra Barat tutup beroperasi.
“Sejak berlakunya PPDB lima tahun terakhir ini,lebih 20 SMK di Sumbar tutup, karena tidak ada murid.Tahun ini sudah ada tiga SMK tidak beroperasi lagi,”ujar Ketua Forum Komunikasi Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) swasta Sumbar, Jardoni, Senin (20/1/2025).
Para siswa lebih memilih ke SMK favorit dan negeri, sehingga banyak SMK swasta tidak mencapai target untuk siswa baru.”Karena tidak ada siswa mendaftar, terpaksa pihak sekolah menutup sekolahnya,” ujar Jardoni.
Sekolah-sekolah yang tutup itu menyebar di sejumlah kabupaten dan kota di Sumbar. Salah satunya, Kota Padang, Solok dan Kota Bukittingi.”Pihak swasta tidak pernah dilibatkan terhadap kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Sumbar,”tegasnya.
Selain korban PPDB, katany, saat ini pihak sekolah swasta juga korban dari pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Para guru swasta bahkan tidak akan mengajar lagi di sekolah swasta, melainkan ditempatkan di sekolah negeri.
“Hampir 70 persen yang lulus guru-guru PPPK adalah guru dari sekolah swasta dan mereka pasti tidak ditempat ke sekolah swasta, karena kebijakan Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang lolos PPPK ditempatkan di negeri,” ujarnya.
Kepala Bidang SMA Dinas Pendidikan Sumbar, Ariswan, mengakui selama ini pihak swasta dalam penyusunan PPDB tidak dilibatkan. Namun, dia akan menyampaikan persoalan ini ke Kepala Dinas Pendidikan Sumbar.
“Tetapi, soal SMK yang tutup itu tidak sampai puluhan,” ujarnya.
Terkait dengan guru-guru swasta lulus PPPK, Ariswan tidak bisa memberikan penjelasan, karena kewenangan BKN di Jakarta.
