JAKARTA, Cinews.id – Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengaku lebih mendukung kebutuhan anggaran program makan bergizi gratis (MBG) ikut dibiayai pemerintah daerah daripada usulan penggunaan zakat.
Hal ini merespons pengakuan pemerintah bahwa anggaran program MBG sebesar Rp71 triliun hanya cukup sampai bulan Juni 2025.
“Justru kalau antara APBN, APBD ini kan ini uang rakyat Ini lebih setuju, lebih jelas Kalau misalkan sekarang belum terjangkau oleh APBN semua,” kata Cucun kepada wartawan, Ahad (19/1/2025).
Cucun menggambarkan, setiap daerah bisa menggunakan anggaran dalam pos transfer keuangan daerah (TKD). Biasanya, anggaran ini masuk dalam bonus kinerja daerah yang diberikan pemerintah pusat.
“Kan rata-rata daerah dapat bonus kinerja karena penanganan inflasi, kemudian juga bonus kinerja karena dia tata kelola keuangannya bagus, penyerapan anggarannya biasanya dapat bonus, itu dipakai, sah-sah saja,” ujar Cucun.
Sementara, bila pemenuhan anggaran MBG diambil dari zakat, Cucun menilai akan ada kesulitan dalam audit perencanaan hingga pengawasan penggunaan dananya.
“Sekarang itu dana TKD boleh dipakai untuk BPJS segala macem. Ini lebih menarik ini ketimbang infak dan zakat, enggak jelas nanti mau auditnya,” tutur dia.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkap rencana pemerintah daerah ikut membiayai program MBG dengan APBD di daerah masing-masing. Proyeksinya, anggaran dari pemda bisa mencapai Rp5 triliun.
“Untuk tahun 2025 ini Lebih kurang kontribusi daerah yang mau menyumbang, bukan menyumbang, maksudnya mau ikut berpartisipasi lebih kurang Rp2,3 triliun. Kalau ditambah APBD Provinsi yang PAD-PAD-nya kuat, itu bisa lebih kurang hampir Rp5 triliun,” ujar Tito di Istana Kepresidenan, Jumat, 17 Januari.
