BANDUNG, cinews.id – Serikat buruh di Jawa Barat (Jabar) menentang adanya rencana pemerintah yang akan kembali memotong gaji pekerja untuk dana pensiun. Mereka mengancam akan melakukan demonstrasi besar-besaran jika rencana pemerintah tersebut tetap dijalankan.
“Kami akan memastikan terlebih dahulu terkait skema yang dipakai dalam PP tersebut. Namun jika ternyata skemanya adalah pemotongan gaji, kita akan melakukan perlawanan atau demo,” kata Ketua DPD Serikat Pekerja Nasional (SPN) Jabar, Dadan Sudiana, Senin, 9 September 2024.
Seperti diketahui pemerintah kini tengah menyiapkan peraturan pemerintah (PP) terkait program pensiun wajib pekerja yang merupakan aturan turunan Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023, tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).
Dadan menjelaskan pihaknya akan setuju jika dalam aturan tersebut preminya dibayar perusahaan. Dan pemerintah yang melibatkan lembaga keuangan khusus dana pensun, namum jika tetap dibebankan ke pekerja tentu akan menolak.
Hal senada juga dikatakan Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jabar Roy Jinto menegaskan, jika aturan soal pemotongan gaji untuk dana pensiun tambahan itu benar-benar diterapkan, KSPSI juga akan melakukan unjuk rasa.
“Tentunya pasti akan ada penolakan dan demo, akan dilakukan teman-teman buruh dengan cara turun ke jalan, kalau misalnya aturan itu disahkan,” ungkapnya.
Roy menambahkan jika skema program dan pensiun itu tetap dibebankan ke pekerja pasti akan sangat memberatkan, kecuali jika memang kewajiban perusahaan yang akan melaksanakan itu, dengan menitipkan dana pension para pekerja kepada lembaga lain.
“Akan tetapi, kalau itu menjadi kewajiban buruh pasti akan kita tolak. Kalau seperti Tapera, pasti kita tetap akan menolak karena sudah banyak potongannya, masa terus-terusan buruh mendapatkan potongan,” ungkap Roy.
Roy melanjutkan terkait rencana tersebut harus ada kejelasan soal urgensinya, karena buruh sudah merasa berat dengan banyaknya potongan gaji yang sudah tejadi saat ini.
“Kalau semata-mata hanya untuk pemerintah ngumpulin duit saja ngapain, karena buruh sudah terlalu berat dengan banyaknya potongan hari ini,” ungkapnya.
Eksplorasi konten lain dari Cinews.id
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
