JAKARTA, cinews.id – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) lantaran menetapkan kembali 3 kader yang telah diberhentikan partai menjadi caleg terpilih Pileg 2024.
Ketiga kader yang diloloskan KPU tersebut adalah Achmad Ghufron Sirodj, Ali Ahmad, dan Mohammad Irsyad Yusuf sebagai anggota DPR RI terpilih di dapil Jawa Timur II, IV, dan V.
“Kami sedang mempertimbangkan untuk Mengajukan gugatan ke PTUN terhadap SK KPU RI Nomor 1401 Tahun 2024 tertanggal 28 September 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan KPU Nomor 1206 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPR dalam Pemilu 2024,” kata Sekjen PKB Hasanuddin Wahid dalam keterangannya, Senin (30/9/2024).
Selain itu, Cak Udin, sapaan Hasanuddin, menyebut PKB juga mempertimbangkan untuk melaporkan Bawaslu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) karena mengeluarkan putusan yang meloloskan kader PKB yang telah diberhentikan tersebut.
DPP PKB juga berencana melayangkan surat keberatan dan memohon kepada KPU RI serta Presiden RI melalui Mensesneg untuk tidak melantik ketiga nama tersebut hingga sengketa internal partai mendapat putusan pengadilan dan berkekuatan hukum tetap.
“Semua itu kita lakukan untuk memastikan kewenangan dan tegaknya disiplin partai sebagaimana diatur dalam AD ART PKB yang dijamin oleh UU Partai Politik,” ucap Cak Udin.
Cak Udin menilai, KPU semestinya tidak mengeluarkan keputusan tersebut. Sebab, hal ini sama saja menganulir hak dan kewenangan partai yang dilindungi oleh undang-undang dan AD/ART PKB soal pemberhentian anggotanya.
Bawaslu, menurutnya, telah membuat keputusan yang melampaui kewenangannya, dan KPU seharusnya tidak perlu merubah keputusannya sendiri yakni SK nomor 1349 tahun 2024.
“Bagaimana mungkin dan apa dasarnya KPU menetapkan orang yang sudah diberhentikan dari PKB menjadi anggota legislatif terpilih?” cecar dia.
Lebih lanjut, Cak Udin menegaskan seharusnya KPU dan Bawaslu tidak menetapkan dulu atau meminta ketiga orang yang telah diberhentikan tersebut dilantik karena mereka sedang melakukan upaya hukum dan penyelesaian sengketa melalui Mahkamah Partai dan Pengadilan Negeri.
“Proses hukum tersebut sedang berlangsung, seharusnya semua pihak menghormati semua proses hukum tersebut dengan tidak menerbitkan keputusan dalam bentuk apapun sampai putusan pengadilan tersebut berkekuatan hukum tetap,” tandasnya.
Eksplorasi konten lain dari Cinews.id
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
