JAKARTA, cinews.id – Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas kembali absen pada rapat kerja bersama Komisi VIII DPR dengan agenda evaluasi pelaksanaan haji 2024. Diketahui, Menag Yaqut tengah berada di Perancis lantaran tugas negara.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR dari Fraksi Gerindra, Abdul Wachid merasa ironis dengan alasan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang tak hadir dalam rapat kerja terakhir di DPR karena alasan tak dapat tiket pesawat untuk kembali ke Indonesia.
Terlebih, tidak ada waktu lagi untuk bertemu dengan Menag Yaqut karena DPR RI akan mengakhiri masa jabatan periode 2019-2024 dengan menggelar rapat paripurna pada Senin, 30 September.
“Kita ini tinggal 3 hari lagi, kalau dihitung jam tinggal 74 jam. Hari ini sebenarnya kita akan mengevaluasi haji 2024 yang sudah terlaksana dan teman-teman ada dirasa kita mau diskusi ya dengan pak Menag karena yang bertanggung jawab terhadap dengan haji adalah pak Menag,” ujar Abdul Wachid saat rapat di ruang Komisi VIII DPR, Senayan, Jumat (27/9/2024).
Selain mengevaluasi pelaksanaan haji 2024, lanjut Wachid, Komisi VIII DPR juga ingin merangkum hasil kinerja bersama Menag Yaqut selama 4 tahun terakhir. Sebab Yaqut adalah pengganti Menag sebelumnya, Fachrul Razi.
“Namun kami sangat menyayangkan ya hari ini beliau tidak hadir bahkan ini sudah undangan yang kedua. Seharusnya beliau kalau benar tugas di luar negeri itu sudah menjadwalkan, karena raker ini kalau kita, bobotnya raker sudah sesuai UU. Jadi harusnya beliau hadir mewakili pemerintah, mewakili pak presiden, pak Jokowi, karena beliau pembantu pak presiden Jokowi,” tegas legislator Gerindra itu.
Menurut Wachid, Menag Yaqut harus berkaca pada sikap kenegarawanan Presiden Joko Widodo yang semakin rajin bersosialisasi di akhir masa jabatannya. Bahkan meminta maaf kepada masyarakat Indonesia apabila ada kekurangan selama menjalankan tugasnya sebagai presiden RI.
“Dan juga beliau berpesan kepada masyarakat sampai tadi saya lihat di medsos di Kalimantan beliau sampaikan bahwa masyarakat diminta untuk terus aktif berkomunikasi dengan presiden dan pak Prabowo diminta melanjutkan program-programnya,” jelas Wachid.
“Ini harusnya pak menteri harusnya seperti itu, apalagi saya lihat beliau seorang pimpinan tidak hanya memimpin satu lembaga yang gagah berani harusnya beliau ini hadir, jadi harusnya beliau hadir,” sambungnya.
Wachid pun menyayangkan sekelas menteri, Yaqut bisa tidak mendapat tiket kembali ke Indonesia. Padahal, jadwal rapat sudah diagendakan sejak Senin, 23 September.
“Tapi tadi sempat bincang-bincang kepada pak sekjen karena beliau tidak mendapatkan pesawat kembali ke tanah air, ini sangat ironis sekali,” sindirnya.
Wachid berharap, kejadian serupa tidak terjadi lagi di pemerintahan selanjutnya. Di mana seharusnya, menteri bisa hadir dalam rapat terakhir bersama DPR RI.
“Saya mohon ini bapak-bapak nanti yang akan melanjutkan di pemerintahan yang akan datang saya mohon terutama mitra komisi VIII jangan terulang kembali. Karena terus terang ini akan kita evaluasi akan jadi tolak ukur pelaksanaan haji 2025 ya kita akan lebih perbaiki. Bahkan di Pansus ada niatan teman temen untuk memperbaiki haji ke depan. Nah disinilah tempat pertemuan yang lebih kuat daripada pertemuan di pansus, kita ini di raker. Oleh karena itu pimpinan, ini secara UU tidak bisa dilanjutkan,” ungkap Wachid.
“Jadi mohon maaf dari (Kementerian) perhubungan, kesehatan ya dari Garuda yang telah meluangkan waktu mohon maaf sekali karena satu orang sebagai penentu dan akan menjadi catatan kepada negara perjalanan Kemenag selama 5 lima tahun ternyata di akhir masa jabatan yang landing-nya tidak begitu smooth ini yang kami sangat menyayangkan,” pungkasnya.
Eksplorasi konten lain dari Cinews.id
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
