JAKARTA, Cunews.id – Buntut kasus pemerasan terhadap warga negara (WN) Malaysia penonton gelaran Djakarta Warehouse Project (DWP) 2024 oleh 18 anggota polisi, Pengamat kepolisian Bambang Rukminto meminta agar Direktur Reserse Narkoba (Dirresnarkoba) Polda Metro Jaya Kombes Donald P Simanjuntak diperiksa.
Bambang menilai, Donald perlu diperiksa karena atasan dari belasan anggota tersebut.
“Karena itu melibatkan banyak Polres, Kasat Narkoba masing-masing Polrestro dan Dirnarkoba Polda juga harus diperiksa,” kata Bambang saat dikonfirmasi, Senin (23/12/2024).
Bambang mengatakan pemeriksaan juga perlu dilakukan terhadap atasan langsung dari oknum polisi tersebut. Baik yang ada di lapangan maupun secara struktur.
Bambang tidak memungkiri akan muncul isu setoran kepada pimpinan dalam aksi pemerasan tersebut. Pasalnya, atasan sebagai pengawasan langsung kepada anggota di lapangan dianggap telah membiarkan tindak pidana itu terjadi.
“Asumsi yang muncul di masyarakat akan seperti itu, karena fungsi atasan sebagai pengawas yang harusnya mengetahui kinerja bawahan melakukan pembiaran,” ujar pengamat Kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) itu.
Baca juga:
Pemerasan oleh 18 Polisi Dinilai Rugikan Hubungan Indonesia-Malaysia
Bambang memandang pembiaran atasan pada pelanggaran tidak masuk akal bila tanpa ada kepentingan atau keuntungan yang diperoleh. Dia pun meyakini pungutan liar (pungli) bukan kesengajaan.
“Bagi penegak hukum yang memahami aturan, perilaku pungli adalah kesengajaan bukan keteledoran,” pungkasnya.
Sebelumnya, polisi mengamankan 18 personelnya yang diduga terlibat pemerasan warga Malaysia saat menonton gelaran (DWP) 2024 di JIExpo, Kemayoran. Belasan polisi itu terdiri dari personel Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek Metro Kemayoran.
“Adapun personel yang diamankan oleh Propam Polri untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,” kata Karopenmas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, Sabtu (21/12/2024).
Trunoyudo mengatakan, pengamanan 18 personel itu merupakan langkah tindak lanjut atas keluhan warga Malaysia yang mendapatkan perlakuan tidak mengenakkan saat gelaran DWP. Ia memastikan Polri tidak akan menoleransi pelanggaran yang dilakukan oleh anggota, sebagai bentuk komitmen dalam menegakkan hukum dalam rangka meningkatkan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terhadap masyarakat.
Polri juga dipastikan tidak akan memberi tempat bagi oknumnya yang mencoreng nama baik institusi. Korps Bhayangkara berjanji mengusut kasus ini secara profesional, transparan, dan tuntas.
Djakarta Warehouse Project (DWP) 2024 sebelumnya digelar pada 13-15 Desember. Usai acara, akun Instagram penyelenggara DWP dibanjiri komentar protes warganet.
Sebagian besar keluhan datang dari penonton luar negeri, khususnya Malaysia. Mereka mengaku kecewa karena tidak dapat melakukan pesta dansa alias rave dengan leluasa karena adanya intervensi. Beberapa penonton pun juga mengaku adanya pemerasan yang dilakukan polisi yang menyamar dalam kerumunan.
“Pengalaman buruk tiba-tiba disuruh test urine dan banyak yang kena juga. Goodbye DWP,” tulis seseorang di akun Instagram DWP.
Eksplorasi konten lain dari Cinews.id
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
