JAKARTA, cinews.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumedang menjadi pilot project Program Makan Siang Bergizi Partisipatif Bagi Peserta Didik Sekolah Dasar. Dalam pelaksanaannya program tersebut mengundang keterlibatan masyarakat dengan penggalangan dana dari masyarakat atau pengusaha untuk memuluskan program itu.
Terkait hal itu, Pengamat kebijakan publik dari Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat meminta agar program makan bergizi gratis yang diusung presiden terpilih Prabowo Subianto tidak menyusahkan masyarakat.
“Pemerintah harus memastikan bahwa skema ini tidak memberatkan masyarakat dan tetap memberikan solusi yang berkelanjutan dan inklusif bagi semua peserta didik,” ungkap dia dilansir dikutip, Selasa (23/7/2024).
Pemerintah selanjutnya diminta melakukan pendekatan yang hati-hati dan perlu monitoring yang baik terhadap program makan bergizi gratis agar tidak menimbulkan beban tambahan bagi masyarakat yang kurang mampu. Terlebih, jika skema itu diminta menjadi wajib untuk berpartisipasi.
Tantangan program makan bergizi gratis
Achmad menambahkan implementasi skema program makan siang bergizi partisipatif akan dihadapi sejumlah tantangan. Pertama, ada risiko kontribusi dari masyarakat dan pengusaha tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan program itu bagi seluruh peserta didik.
Selain itu, tidak semua pelaku bisnis siap atau mampu mengucurkan anggaran perusahaan untuk membantu program tersebut.
Dihubungi terpisah, direktur eksekutif Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti memandang sebaiknya program makan siang bergizi partisipatif bersifat sukarela tanpa pemaksaan.
Pemda setempat bisa menjalin kerja sama dengan perusahaan untuk menyalurkan dana dari program tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility (CSR).
“Mereka bisa kerja sama dengan perusahaan swasta melalui program CSR, sehingga tidak memberatkan masyarakat. Sebagai kompensasinya perusahaan swasta itu dapat tax deduction,” imbuh dia.
Esther pun keberatan jika pemerintah memaksa masyarakat untuk terlibat langsung dalam pendanaan program makan siang bergizi partisipatif.
“Jangan dari masyarakat langsung,” ucap dia.
