Bekasi, CINEWS.ID – Instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri yang meminta agar para kepala daerah dan wakil kepala daerah yang didukung oleh PDIP untuk tidak menghadiri acara retret di Magelang, menunjukkan bahwa PDIP lebih mengutamakan kepentingan partai dibandingkan kepentingan rakyat.
Padahal, Retret para kepala dan wakil kepala daerah adalah forum strategis untuk membahas kebijakan pembangunan, memperkuat koordinasi antar pemimpin daerah, serta menciptakan solusi yang lebih efektif dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan nasional.
Langkah yang diambil PDIP lebih mencerminkan upaya meredam gejolak internal dan menjaga citra politik partai dari pada memprioritaskan tanggung jawab kepala daerah terhadap masyarakat yang mereka pimpin.
Sudah seharusnya, kepala daerah yang berasal dari PDIP tetap menjalankan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab, tanpa terhambat oleh kepentingan politik internal partainya. Sebab, para Kepala Daerah dipilih oleh rakyat, bukan hanya oleh partai. Oleh karena itu, kepentingan rakyat harus diutamakan.
Politik seharusnya menjadi alat untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat, bukan sekadar alat untuk mempertahankan kekuasaan partai.
Intervensi politik yang menghambat kolaborasi dan koordinasi antar pemimpin daerah jelas hanya akan merugikan rakyat yang membutuhkan kebijakan yang progresif dan solutif.
Kepala daerah harus bertanggung jawab kepada rakyat yang memilihnya, bukan pada partai politik pengusung di pemilihan kepala daerah.
Secara hukum kepala daerah boleh tidak menjadi anggota Partai Politik
Maka Kepala daerah boleh mengabaikan instruksi Megawati. Sebab, meskipun mereka dipecat oleh PDI Perjuangan mereka tetap jadi Kepala Daerah.
Sedangkan memenuhi Instruksi Presiden Prabowo Subianto adalah sebuah Kewajiban bagi setiap Kepala Daerah yang berada di wilayah kedaulatan Negara Republik Indonesia.
