JAKARTA, cinews.id – Penambahan jumlah badan dan kementerian di pemerintahan Prabowo-Gibran berdampak pada kemungkinan penambahan komisi di DPR. Menurut
Ketua DPR RI Puan Maharani, hal ini bisa terjadi dan sekarang DPR sedang menggodok penambahan komisi.
“Sedang kita matangkan dan kita diskusikan secara lebih matang lagi,” kata Puan di Jakarta, Sabtu (21/9/2024).
Dengan adanya keleluasaan presiden untuk menentukan jumlah kementerian di kabinetnya, maka dibutuhkan komisi baru sebagai mitra pemerintah nantinya.
“Dengan adanya rencana penambahan kementerian tentu saja kemungkinan nanti akan penambahan komisi di DPR RI untuk bisa adanya mitra di DPR RI terkait dengan kementerian tersebut,” ujar Puan.
Sebelumnya Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengungkapkan, jumlah komisi di DPR berpotensi bertambah pada masa pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Hal tersebut tidak terlepas dari adanya wacana penambahan ataupun pembentukan kementerian baru pada pemerintahan selanjutnya.
Saat ini DPR RI memiliki sebelas alat kelengkapan dewan yang membidangi berbagai sektor dan masing-masing bermitra dengan kementerian-lembaga.
“Ya bisa jadi (jumlah komisi DPR bertambah) karena itu pasti akan disesuaikan dengan portofolio kementerian yang disusun dalam pemerintahan Presiden Prabowo-Gibran,” ujar Ace kemarin.
