Ketua DPR RI Mendesak Pola Pikir Aparatur Pemerintah yang Menghambat Pelayanan Publik Dirombak

Jakarta, CINEWS.ID – Ketua DPR RI Puan Maharani menyerukan adanya perombakan besar dalam budaya kerja aparatur pemerintah. Puan meminta jajaran pemerintah memiliki tekad kuat untuk memberantas pola pikir lama yang menghambat pelayanan publik.

“Pola pikir lama itu seperti ’kalau bisa dipersulit, mengapa harus dipermudah?’ Sikap seperti ini tidak hanya menghambat kemajuan, tetapi juga menjauhkan negara dari rakyatnya,” kata Puan dalam pidato pembukaan Masa Persidangan II DPR RI Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung DPR, Selasa (4/11/2025)..

Puan menekankan bahwa tugas utama negara adalah melayani, bukan mempersulit. Ia mendesak adanya perubahan mendasar dalam cara berpikir dan cara bekerja.

“Kita harus melakukan perombakan cara berpikir dan cara bekerja bahwa tugas negara bukanlah memperumit urusan rakyat, melainkan mempermudahnya,” imbuhnya.

Menurut Puan, orientasi setiap kebijakan dan tindakan aparatur pemerintah harus jelas: menghadirkan negara yang tanggap dan berpihak.

“Negara yang cepat melayani, bukan lambat beralasan. Negara yang menolong, bukan menunda. Negara yang mendengar, bukan mengabaikan,” katanya.

Puan juga mengajak seluruh anggota DPR untuk memastikan bahwa fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran benar-benar dijalankan untuk memperkuat keberpihakan negara kepada rakyat.

“Sehingga kebijakan yang kita hasilkan tidak hanya mengatur, tetapi juga memberdayakan dan memuliakan kehidupan rakyat,” tegasnya.

Terkait dengan fungsi anggaran, Puan menegaskan bahwa DPR akan terus mengawal kebijakan fiskal agar berpihak pada kesejahteraan rakyat, mampu menjaga daya beli, menciptakan kesempatan kerja, dan memperkuat kemandirian ekonomi nasional.

Ia mengingatkan, pengelolaan anggaran negara harus efisien dan berorientasi pada hasil nyata, bukan hanya sekadar serapan dan laporan keuangan.

“Tetapi benar-benar tercermin dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat secara inklusif,” imbuh Puan.

Mengakhiri pidatonya, Puan mengakui bahwa tantangan ekonomi global masih besar, di tengah ketegangan geopolitik dan disrupsi rantai pasok. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya membangun APBN Tahun Anggaran 2026 di atas fondasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025 yang kokoh, didukung oleh kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil yang kuat.