Menjawab Protes Kepala Daerah, Menkeu Purbaya Tegaskan Bahwa Kemenkeu Selalu Berpegang Pada Data Resmi dan Terverifikasi

Jakarta, CINEWS.ID – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) selalu berpegang pada data resmi dan terverifikasi dalam pengelolaan dana daerah.

Pernyataan itu disampaikan Purbaya menanggapi sejumlah protes dari pemerintah daerah yang menilai data Kemenkeu mengenai dana transfer ke daerah tidak akurat.

“Ketika saya atau Kemenkeu bicara tentang dana di daerah, banyak sekali daerah yang protes dan agak sedikit menyalahkan Kemenkeu dengan data yang tidak akurat,” kata Purbaya di kanal YouTube Kemenkeu pada, Jumat (1/11/2025).

“Tapi kita selalu berpegang pada data yang resmi dan sudah dicek berkali-kali,” imbuhnya.

Purbaya menegaskan, bahwa kredibilitas Kemenkeu akan terus dijaga, terutama dalam hal transparansi dan akurasi data keuangan.

Ia mengatakan, urusan dana daerah berada di bawah tanggung jawab Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang dipimpin oleh Askolani.

Purbaya pun meminta seluruh jajaran Kemenkeu untuk selalu melakukan pemeriksaan ganda sebelum mengeluarkan atau melaporkan anggaran.

“Saya minta teman-teman semua juga ke depan melakukan hal yang sama, cek dobel cek, cek dobel cek, pastikan uang dibelanjakan tepat waktu, tepat sasaran dan pastikan setiap rupiah yang kita berikan atau alokasikan untuk anggaran digunakan secara semaksimal mungkin untuk kemakmuran masyarakat,” ucap Bendahara Negara itu.

Lebih lanjut, Purbaya menyoroti masih adanya daerah yang belum mampu mengelola anggaran secara efektif.

Putbaya menilai, kondisi ini menjadi tantangan bagi Kemenkeu untuk lebih proaktif memberikan pembinaan dan pendampingan teknis.

“Kalau kita beberapa minggu terakhir kan kelihatan ada daerah-daerah yang belum bisa mengelola anggarannya dengan baik, untuk itu ke depan Kemenkeu harus lebih proaktif, mungkin kita akan mengajarkan mereka bagaimana mengelola anggaran dan membelanjakan anggarannya dengan baik. Jadi nanti Pak Askolani dan teman-teman ada tugas tambahan lagi kelihatannya,” ungkapnya menjelaskan

Menanggapi kabar mengenai kunjungannya ke beberapa kementerian dan lembaga (K/L), Purbaya menegaskan bahwa langkah tersebut dilakukan untuk memantau penyerapan APBN, bukan untuk mengintervensi kebijakan.

“Ketika saya datang (ke) kementerian-kementerian, untuk menanyakan penyerapan APBN mereka, bukan untuk mengganggu kebijakan masing-masing kementerian, tapi untuk memastikan bahwa uang yang kita alokasikan dipakai semaksimal mungkin dan berdampak semaksimal mungkin juga untuk ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.

Diketahui, sejak dilantik sebagai Menteri Keuangan pada 8 September 2025, Purbaya aktif mendatangi berbagai Kementerian dan Lembaga, seperti Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Pemerintah pun berencana menarik anggaran dari K/L dengan realisasi rendah untuk dialihkan ke program lain yang lebih produktif.

Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Kemenkeu memastikan pengelolaan APBN berjalan efisien, transparan, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.