Jakarta, CINEWS.ID – Menko Polkam ad interim Sjafrie Sjamsoeddin memimpin rapat penataan kembali tata kelola tambang timan di Bangka dan Belitung pada, Kamis (11/9/2025), Rapat tersebut dihadiri Panglima TNI dan Menteri ESDM. Namun dalam rapat itu tidak di hadiri Kapolri.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaku tidak mengetahui mengapa rapat tersebut tidak melibatkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Menurut Bahlil, ia adalah salah satu pihak yang diundang, bukan pihak pengundang.
“Saya enggak tahu. Saya tidak tahu apa yang terjadi di sana. Dan ini kan dalam rangka penataan,” kata Bahlil, usai rapat tersebut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Pemerintah, kata Bahlil, akan menata kembali tata kelola pertambangan timah di Bangka Belitung.
Hal tersebut menjadi keputusan rapat antara dirinya dengan Menteri Pertahanan (Menhan) sekaligus Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) Sjafrie Sjamsoeddin dan Panglima TNI Agus Subiyanto, di Kantor Kemenko Polkam.
“Iya tadi (habis rapat). Saya tahunya datang rapat membahas tentang cara penanganan masalah timah di Bangka Belitung. Penataan agar memperkuat PT Timah,” kata Bahlil.
Bahlil menyampaikan, tata kelola pertambangan PT Timah harus diperkuat. Hal ini mengingat 89 persen dari total Izin Usaha Pertambangan (IUP) di provinsi tersebut dikuasai oleh badan usaha pelat merah itu.
“Karena itu kita harus tata, apalagi ini BUMN. Dan saya tadi meminta agar dalam implementasinya tetap melibatkan masyarakat dalam hal ini koperasi, UMKM sebagai bagian daripada kerja-kerja yang ada di IUP PT Timah,” ucap Bahlil.
“Sudah barang tentu memperhatikan aspek sosial, aspek lingkungan, dan juga dalam rangka meningkatkan ekonomi di sana,” lanjutnya, seperti dikutip laman resmi Partai Golkar.
Eksplorasi konten lain dari CINEWS.ID
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

