Jakarta, CINEWS.ID – Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyepakati agar aturan zero kendaraan over dimension over load (ODOL) segera diterapkan.
“Kami hari ini meresmikan sebuah kesepakatan antara Kementerian Perhubungan dan Kementerian Perindustrian bahwa sudah saatnya kebijakan Zero ODOL itu diimplementasikan, dilaksanakan, dilakukan,” kata Agus usai melakukan pertemuan dengan Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi di kantor Kemenperin, Jakarta, Rabu (19/2/2025).
Agus bilang, pihaknya akan menyampaikan sejumlah usulan sebelum diterapkannya kebijakan tersebut. Namun yang pasti, kata dia, kebijakan Zero ODOL itu harus segera dilaksanakan.
“Pertimbangan-pertimbangannya banyak, nanti akan kami susulkan. Tapi intinya, pelaksanaan dari zero ODOL akan segera dieksekusi dan dilaksanakan,” tegasnya.
Sementara itu, Menhub Dudy mengapresiasi langkah Kemenperin untuk menyepakati agar aturan Zero ODOL segera diterapkan.
Menurut Dudy, hal ini merupakan bentuk komitmen kami pemerintah untuk menjamin keselamatan transportasi, khususnya transportasi darat.
“Jadi, kami sepakat bahwa pelaksanaan atau penerapan Zero ODOL akan segera kami laksanakan tanpa tahapan lagi, seperti yang disampaikan Pak Menperin (Agus Gumiwang). Namun, kami juga akan bekerja sama dengan stakeholder lain yang berkaitan dengan penerapan Zero ODOL ini,” pungkasnya.
Sebelumnya, Pengamat Transportasi Deddy Herlambang menilai, Kemenperin menjadi salah satu penyebab aturan Zero ODOL masih belum diterapkan hingga saat ini.
“Karena, kan, 2019 itu sudah ada pelarangan (kendaraan) ODOL. Tapi, karena keberatan dari Kementerian Perindustrian makanya mundur sampai 2023. Tahun 2023 ternyata juga tidak 0, malah tambah-tambah terus,” ujar Deddy saat dihubungi VOI, Rabu, 5 Februari.
“Makanya ini sudah tidak benar. Ini kerjanya bagaimana? Ini masalah nyawa, masalah keselamatan. Kalau pemerintah serius, seharusnya kesalahan itu bisa dikurangi,” sambungnya.
Terlebih, kata Denny, Presiden Prabowo Subianto sendiri telah menginstruksikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani agar melakukan pemangkasan anggaran di seluruh kementerian/lembaga.
Menurut dia, pemerintah semakin tidak serius untuk menangani permasalahan kendaraan ODOL.
“Apalagi sekarang dengan adanya efisiensi anggaran. Kalau sampai anggaran untuk keselamatan dicoret, ya, memang pemerintah tidak serius untuk mengurusi,” tegasnya.
