JAKARTA – Partai Gerindra menyebut perumusam susunan kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) semakin intens. Sebab, Mahkamah Konstitusi (MK) sebentar lagi bakal menyampaikan putusan sidang sengketa Pilpres 2024.
“Saya kira, dengan makin dekatnya keputusan MK, saya kira pembicaraan tentang susunan kabinet dalam pemerintahan Prabowo-Gibran makin intensif,” ujar Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (18/4/2024).
Ketua Fraksi Gerindra itu menyampaikan pembahasan bersifat menyeluruh. Baik calon berlatarbelakang partai, profesional, dan lain sebagainya.
“Baik menteri-menteri yang berasal dari partai koalisi, ataupun menteri-menteri yang berasal dari berbagai macam profesi dan keahlian, termasuk daerah-daerah,” ungkap dia.
Wakil Ketua MPR itu menyampaikan syarat sosok yang akan diangkat sebagai menteri. Di antaranya, harus memahami program pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Memahami dan menyetujui terhadap program presiden dan wakil presiden adalah sebuah keharusan. Karena menteri adalah pembantu presiden,” sebut dia.
Muzani menegaskan calon menyeri dalam pemerintahan Prabowo-Gibran akan melaksanakan program kerja dari kebijakan presiden. Bukan, kebijakan menteri.
“Kebijakan menteri sebagai elaborasi atau penterjemahan dari kebijakan presiden. Maka, sebagai sebuah syarat bahwa pembantu presiden harus menyetujui program presiden adalah sesuatu yang menjadi keharusan,” ujar dia.
