Jakarta, CINEWS.ID – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dan Komite IV DPD RI menggelar rapat kerja tertutup.
Adapun rapat kerja tersebut membahas masalah potensi penurunan penerimaan negara, Danantara, hingga efisiensi anggaran. Namun, setelah itu rapat dilakukan secara tertutup.
Sebelumnya, Ketua Komite IV DPD RI Ahmad Nawardi menyampaikan rapat kerja Komite IV DPD dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani dinyatakan terbuka untuk umum.
“Kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum,” kata Nawardi saat membuka rapat, Selasa (18/2/2025).
Saat menyampaikan pemaparan pembuka rapat, Nawardi menyinggung sejumlah masalah terkait sistem Coretax yang terus muncul sejak diluncurkan pertama kali per 1 Januari 2025.
Nawardi menyampaikan akibat beberapa masalah dalam implementasi Coretax yang hanya bisa mengumpulkan 20 juta faktur pajak pada Januari 2025, dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumya yang sebanyak 60 juta faktur pajak.
“Sehingga penerimaan pajak yang terkumpul, nanti bisa diklarifikasi Ibu Menteri, hanya Rp50 triliun dari Rp172 triliun pada tahun sebelumnya,” ucapnya.
Menurutnya, permasalahan tersebut membuat penerimaan negara akan berkurang pada awal tahun dan berpotensi menyebabkan kas negara terganggu.
“Tentu ini membuat penerimaan negara, keuangan negara agak goyang dan K/L di awal tahun enggak punya dana menjalankan program yang sudah dirancang karena 2 bulan ini seperti tahun-tahun sebelumnya sumber anggaran negara tentu berasal dari sisa anggaran 2024 yaitu Rp45,4 triliun,” tuturnya.
Selain itu, Nawardi menyampaikan dengan kehadiran Danantara dalam waktu dekat akan membuat kondisi penerimaan negara terganggu karena setoran dividen dari BUMN yang selama ini masuk langsung ke kas negara melalui pos PNBP kekayaan negara yang dipisahkan atau KND, harus terlebih dahulu masuk ke badan tersebut.
“Setoran dividen 65 BUMN ke negara yang ditarget Rp90 triliun pada 2025 dari sebelumnya Rp85,5 triliun pada 2024 dari Rp10.402 triliun aset yang mereka kelola, jumlah ini akan masuk ke kas BPI Danantara dan dikelola menjadi investasi, dividen BUMN ini akan dikembangkan terus menerus, status Danantara inilah yang membuat perusahaan BUMN yang dikelola Danantara bukan lagi kekayaan negara yang dipisahkan sehingga tidak ada lagi yang namanya pendapatan PNBP dari BUMN tersebut,” ucapnya.
Selain itu, Nawardi sempat menyinggung terkait efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 dan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor S37 MK.02 2025.
“Kemenkeu memotong anggaran sebesar Rp306,6 T dari 16 pos pengeluaran, terdiri dari Rp256,1 T dari belanja KL dan Rp50,5 T dari dana transfer ke daerah,” jelasnya.
Menurut dia, dampak dari pemangkasan anggaran yang sangat agresif ini mungkin akan terasa di masa depan, meskipun saat ini belum dapat dirasakan.
“Saat ini kami yakin di tangan Ibu Menkeu yang sangat luar biasa efisiensi tidak berdampak ke stabilitas sosial, ekonomi, kesejahteraan masyarakat, subsidi konsumsi domestik, dan lain-lain,” tuturnya.
Usai rapat kerja dengan Komite IV DPD RI, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara pun buka suara terkait hal-hal apa saja yang disampaikan dalam rapat tersebut.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, mengatakan dalam rapat kerja tersebut Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan beberapa hal penting yang terkait dengan pencapaian ekonomi tahun 2024 dan strategi anggaran pemerintah 2025.
Suahasil menuturkan, 2024 merupakan tahun yang penuh tantangan, dengan APBN yang telah ditutup dan sedang dalam proses audit.
“Tadi Bu Menteri menyampaikan paparan mengenai bagaimana kita menjalani tahun 2024, APBN tahun 2024 yang sudah kita tutup dan sekarang sedang diaudit, lalu kemudian bagaimana APBN 2025 yang kita desain tahun lalu dan kita selaraskan terus dengan prioritas-prioritas pemerintah,” kata Suahasil usai menghadiri Raker dengan Komite IV DPD RI, di DPR, Jakarta, Selasa (18/2/2025).
Meskipun demikian, pemerintah sudah merancang dan mendesain APBN 2025 pada tahun lalu, dengan tujuan untuk menyesuaikan anggaran dengan prioritas-prioritas yang ingin dicapai oleh pemerintah.
Suahasil menyampaikan, pentingnya efisiensi anggaran, yang menjadi salah satu fokus utama pemerintah.
Efisiensi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap dana yang dikeluarkan oleh negara dapat digunakan secara optimal, baik dalam operasional pemerintah maupun dalam rangka meningkatkan produktivitas dan mempercepat pemulihan ekonomi, khususnya di sektor-sektor yang dapat memperkuat ekonomi lokal dan mendukung UMKM.
“Nah, tadi telah kami sampaikan apa saja yang menjadi prioritas-prioritas pemerintah dari postur anggaran tahun 2025, yang terkait juga dengan efisiensi anggaran yang sedang kita lakukan,” ujarnya.
Suahasil juga mengapresiasi perhatian yang diberikan oleh Komite IV DPD RI kepada kebijakan ekonomi pemerintah. Ia menyatakan bahwa komitmen Kementerian Keuangan dan pemerintah adalah untuk mendengarkan dan merespons aspirasi yang datang dari DPD, yang pada gilirannya merefleksikan kebutuhan dan harapan masyarakat di seluruh Indonesia.
“Saya atas nama Kementerian Keuangan berterima kasih kepada DPD yang terus memberikan perhatian kepada kami dan komitmen dari Kementerian Keuangan, dari pemerintah untuk terus mendengarkan dan betul-betul mengikuti, mendalami apa yang menjadi aspirasi dari DPD yang merupakan aspirasi dari masyarakat di seluruh Indonesia,” pungkasnya.
