JAKARTA, cinews.id – Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani menilai RAPBN 2025 yang disampaikan Presiden Joko Widodo terlalu ambisius. Dari sisi pendapatan, Ajib menyoroti target penerimaan pajak yang mencapai Rp2.490,9 triliun. Hal itu menurutnya cukup menantang karena justru bisa membuat perekonomian terpuruk.
“Pertama, isu menaikkan tax ratio yang cukup agresif. Ini kontraproduktif dengan kegiatan perekenomian. Kedua, penaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% seperti yang tertuang dalam Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Ini akan menekan daya beli masyarakat,” ujar Adib dikutip dari Media Indonesia, Sabtu (17/8/2024).
Dan ketiga adalah wacana ekstensifikasi cukai, terutama untuk komoditas plastik dan Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) yang akan menambah beban dunia usaha, baik sektor korporasi dan juga UMKM.
Selanjutnya, di sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Ajib menyebut pemerintah seharusnya lebih fokus dengan penataan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sehingga bisa lebih mendorong efisiensi dan lebih menjalankan good corporate governance (GCG) sehingga kontribusi deviden ke negara lebih maksimal.
Dari sisi belanja negara, ia melihat kondisi utang pemerintah adalah salah satu faktor yang membuat itu menjadi bengkak.
“Utang negara selama tiga tahun pandemi jadi lebih dari Rp2.100 triliun. Jatuh tempo pembayaran bertahap pada tahun depan akan menggerus APBN sebesar Rp800,33 triliun.
“Termasuk program populis dari pemerintahan Prabowo-Gibran berupa makan bergizi gratis, membutuhkan alokasi yang cukup signifikan dalam pos pengeluaran ini. Kondisi inilah yang membuat belanja negara meningkat pesat,” tandasnya.
