JAKARTA, cinews.id – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan bahwa pendanaan pinjaman lunak dari Bank Dunia sebesar 635 juta dolar AS saat ini sedang menunggu finalisasi di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Menurutnya, pinjaman lunak ini merupakan salah satu strategi untuk mengatasi kesenjangan anggaran yang dialami oleh Kementerian ATR/BPN pada tahun 2025, di mana pagu indikatif anggaran hanya mencapai Rp6,4 triliun.
Tantangan anggaran ini menjadi salah satu hambatan utama bagi kementerian dalam upaya menuntaskan program reforma agraria yang sedang dijalankan.
“Secara prinsip Bank Dunia sudah setuju, tinggal menunggu finalisasi di tahap Kementerian Keuangan,” kata AHY di puncak acara Reforma Agraria Summit 2024 di Bali, Sabtu (15/6/2024).
Menurut dia, pendanaan itu awalnya sebesar 200 juta dolar AS, namun dalam proses negosiasi yang dilakukan pihaknya, anggaran pinjaman lunak itu naik menjadi 635 juta dolar AS atau sekitar Rp10 triliun.
Selain itu, AHY menjelaskan terkait penambahan anggaran yang semula Rp6,4 triliun menjadi Rp14 triliun, pihaknya akan menggunakan penambahan anggaran itu untuk optimalisasi penyelesaian target pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL), redistribusi tanah, dan konsolidasi tanah.
“Dan yang lainnya termasuk juga di bidang tata ruang, ingat kita masih punya pekerjaan rumah mencapai 2.000 RDTR atau rencana detail tata ruang itu tidak mudah. Per hari ini kita baru 500 sekian. Artinya masih baru sekitar 25 persen. Untuk mengejar hingga 100 persen butuh sumber daya, butuh anggaran,” ujar AHY ditemui usai acara Reforma Agraria Summit 2024.
Lebih lanjut, AHY mengatakan selain persoalan anggaran, tantangan yang dihadapi oleh ATR/BPN juga yakni adanya tumpang tindih regulasi terkait pertanahan. Oleh karena itu menurut dia, pihaknya akan meningkatkan sinergi antar kementerian/lembaga guna memitigasi adanya overlapping regulasi. Seperti halnya dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Menurut dia sinergi ini berfokus pada integrasi peta (one map policy), sehingga bisa mengoptimalkan penataan tata ruang dan memitigasi aturan yang tumpang tindih.
“Bukan kuat-kuatan sesuai dengan teritori ataupun otoritas masing-masing. Kita cari titik tengahnya karena tujuannya sama sebetulnya setiap kementerian kan tujuannya sama-sama ingin menyukseskan program presiden,” katanya.
Sebelumnya pada Jumat (14/6), Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang mengatakan pihaknya mendukung rencana penambahan anggaran Kementerian ATR/BPN yang sebelumnya diajukan yakni sebesar Rp14 triliun.
Junimart mengatakan dorongan penuh pemenuhan anggaran itu dilakukan pihaknya karena menginginkan kinerja Kementerian ATR/BPN bisa bekerja secara maksimal dalam menuntaskan permasalahan pertanahan di Tanah Air.
“Bukan hanya Rp14 T, saya secara resmi kemarin meminta kepada kementerian ATR/ BPN melalui Pak Sekjen supaya itu dievaluasi kembali, dinaikkan, dalam rangka untuk mendukung kerja-kerja ATR/BPN,” katanya.
Eksplorasi konten lain dari Cinews.id
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
